Jumat, 27 FEBRUARI 2026 • 19:30 WIB

Pengesahan Anggaran Pendidikan 2026: Fokus pada Program Makan Bergizi Gratis

Author

Fiddy Anggriawan

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Teddy Indra Wijaya, mengumumkan bahwa anggaran pendidikan dalam APBN 2026 telah disetujui sebesar 20 persen dari total APBN, mencapai Rp 769,1 triliun.

Teddy menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian vital dari upaya perbaikan pendidikan tanpa mengurangi program pendidikan lainnya.

Rincian Anggaran Pendidikan

Dalam pengumuman terkini, Teddy Indra Wijaya merincikan bahwa dari total anggaran pendidikan yang disetujui, Rp 223,5 triliun akan dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis. "Nah, di tahun ini Rp 769,1 triliun itu 20 persen. Dan itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak isinya, peruntukannya," jelasnya.

Kesepakatan alokasi anggaran pendidikan ini diperoleh dalam sidang rapat dengan melibatkan pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR setahun yang lalu. Teddy mengatakan bahwa ketua Badan Anggaran berasal dari PDI-P, mencerminkan adanya kesepakatan di kalangan pemangku kepentingan.

Tujuan Program Makan Bergizi Gratis

Teddy menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak sekadar menyediakan makanan, melainkan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. "Semua hal itu adalah, termasuk MBG, adalah fondasi awal untuk memperbaiki pendidikan ke depan," ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa keberadaan program ini tidak akan mengurangi anggaran untuk pendidikan lainnya. "Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang," tegas Teddy.

Klarifikasi Fraksi PDI-P Terkait Anggaran

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI-P, My Esti Wijayati, menjelaskan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis diambil dari pos anggaran pendidikan. Dalam konferensi pers, Esti menyatakan, "Di dalam lampiran APBN yang berupa Peraturan Presiden, itu juga secara jelas dinyatakan bahwa Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu di antaranya digunakan untuk MBG sebanyak sebesar Rp 223,5 triliun."

Esti menambahkan bahwa penjelasan ini penting untuk menjawab pertanyaan dari kader di daerah mengenai informasi yang beredar. "Nah, karena di bawah sudah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan itu, maka kiranya kami juga perlu menjelaskan secara terbuka supaya kita menyampaikan kebenaran sesuai dengan data-data yang ada di dalam APBN," katanya.