Rabu, 13 MEI 2026 • 19:54 WIB

Konflik Kepengurusan Muay Thai Indonesia Mengancam Nasib Ribuan Atlet

Author

Edi Hidayat

Ketidakpastian kini menghantui ribuan atlet Muay Thai di Indonesia akibat konflik kepengurusan di Pengurus Besar Muay Thai Indonesia (PBMI). Sekitar 1.200 atlet dari berbagai daerah merasa dirugikan oleh situasi ini, yang tak kunjung menemui titik terang.

Polemik ini tidak hanya berdampak pada administrasi organisasi, tetapi juga pada mental dan performa para atlet. Pihak kepengurusan yang berbeda kini saling berebut legitimasi, menambah rumit keadaan.

Persoalan Legalitas dan Proses Administratif

Lutfi Agizal, Sekretaris Jenderal dari kubu Ketua Umum Farel Alfaret, mengungkapkan kejanggalan dalam proses administrasi PBMI. Ia menyoroti bahwa terdapat penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) di 30 Pengurus Provinsi tanpa adanya pencabutan SK yang sah.

"Terjadi penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) di 30 Pengurus Provinsi (Pengprov) secara mendadak tanpa melalui proses pencabutan SK kepengurusan yang lama. Ini jelas cacat prosedur organisasi," jelas Lutfi.

Senada dengan itu, Lutfi mengecam pembekuan pengurus daerah yang terjadi tanpa surat peringatan. "Organisasi harusnya berjalan di atas aturan, bukan selera individu," tegasnya.

Dampak Intimidasi Terhadap Atlet

Konflik ini tak hanya berdampak pada administrasi, tetapi juga menciptakan tekanan mental bagi para atlet. Beberapa orang tua atlet melaporkan adanya intimidasi yang mengganggu konsentrasi anak-anak mereka saat bertanding.

Kondisi psikologis yang tertekan berpotensi mengurangi performa atlet di kancah internasional. Hal ini membuat kubu Farel dan Lutfi mendesak adanya audiensi terbuka untuk mengklarifikasi status atlet.

"Kami ingin agar ada transparansi mengenai status atlet nasional," ujar salah seorang perwakilan orang tua atlet.

Langkah Politik ke DPR RI

Kubu Farel Alfaret dan Lutfi Agizal menyatakan komitmen untuk mencari solusi atas masalah dualisme ini. Mereka berencana untuk mengambil langkah politik jika aspirasi mereka terus diabaikan oleh KONI dan Kemenpora.

"Kami ingin menyelesaikan ini secara kekeluargaan dan profesional di tingkat lembaga olahraga. Namun, jika menemui jalan buntu, kami akan membawa masalah ini ke Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI," tandas Lutfi.

Saat ini, pengurus daerah dari berbagai wilayah, termasuk Papua dan DKI Jakarta, bersatu menuntut keadilan untuk atlet Muay Thai yang telah berkorban banyak untuk cabang olahraga ini.