Kamis, 05 MARET 2026 • 21:04 WIB

Penyelidikan Korupsi Besar-besaran atas Kesepakatan Teknologi Malaysia

Author

Fiddy Anggriawan

Lembaga antikorupsi Malaysia kini tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam kesepakatan teknologi bernilai 1,1 miliar ringgit, setara dengan Rp 4,7 triliun.

Kasus ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah Malaysia dan perusahaan desain chip Inggris, Arm Holdings, dengan fokus pada penyalahgunaan kekuasaan.

Proses Penyidikan Oleh KPK Malaysia

Kepala Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) Azam Baki menyatakan bahwa pihaknya telah memanggil 12 orang untuk dimintai keterangan terkait kasus ini.

Dalam kelompok yang dipanggil, terdapat mantan menteri dan sejumlah pejabat dari kementerian ekonomi.

Tujuan dari penyelidikan ini adalah untuk mengungkap potensi korupsi serta pelanggaran tata kelola yang mungkin terjadi dalam kesepakatan.

Kesepakatan Dengan Arm Holdings

Kesepakatan antara pemerintah Malaysia dan Arm Holdings dilaksanakan pada Maret 2025, di mana pemerintah setuju untuk pembayaran US$250 juta selama sepuluh tahun.

Desain chip yang dimaksud diharapkan bisa digunakan oleh produsen semikonduktor lokal untuk meningkatkan teknologi dalam negeri.

Fokus kesepakatan ini adalah untuk memperkuat industri semikonduktor Malaysia yang diharapkan dapat membawa dampak positif untuk ekonomi.

Dampak dan Relevansi Kerja Sama Internasional

Di tengah situasi ini, Indonesia juga bersiap menjalin kerja sama dengan Arm Limited melalui Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara).

Kerja sama ini berorientasi pada pengembangan enam desain chip terkait intellectual property (IP) nasional.

Beberapa sektor strategis seperti otomotif dan Internet of Things (IoT) akan menjadi fokus dalam kerja sama ini, guna mendukung perkembangan industri teknologi di Indonesia.