Senin, 26 JANUARI 2026 • 11:51 WIB

Pencabutan Izin Tambang Emas dan PLTA di Sumatra: Apa yang Terjadi Selanjutnya?

Author

Fiddy Anggriawan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) emas Martabe milik PT Agincourt Resources serta izin Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru milik PT North Sumatra Hydro Energy.

Keputusan ini diambil setelah evaluasi mendalam oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang menilai kepatuhan dan produktivitas izin-izin yang ada.

Latar Belakang Pencabutan Izin

Pencabutan izin yang diumumkan mencakup 28 izin dalam sektor kehutanan dan pertambangan, dengan dua fokus utama yakni PT Agincourt Resources dan PLTA Batang Toru.

Keputusan ini diambil sebagai bagian dari langkah pemerintah untuk menata kembali izin yang inkonsisten dan tidak produktif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua proyek berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dampak dan Tanggung Jawab Hukum

Setelah pencabutan izin, perusahaan-perusahaan terkait tetap diwajibkan untuk menyelesaikan serangkaian kewajiban kepada negara, termasuk pembayaran pajak dan denda pelanggaran yang berlaku.

Bahlil mengingatkan bahwa meskipun izin telah dicabut, 'perusahaan tersebut akan dipaksa untuk menuntaskan semua tanggung jawabnya kepada negara.' Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan integritas perizinan dalam sektor energi dan sumber daya mineral.

Proses Selanjutnya dan Evaluasi Proyek

Pasca pencabutan izin, pemerintah berencana melakukan evaluasi terhadap proyek Energi Baru Terbarukan yang sebelumnya telah direncanakan.

Bahlil menjelaskan bahwa akan dilakukan kajian lebih mendalam serta studi kelayakan, dengan harapan memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai langkah selanjutnya. 'Nanti kita lihat perkembangan setelah dilakukan kajian,' tambahnnya.