Kamis, 22 JANUARI 2026 • 12:35 WIB

Proses Uji Kelayakan Calon Deputi Gubernur BI Pekan Ini

Author

Fiddy Anggriawan

Komisi XI DPR RI akan menggelar uji kelayakan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam waktu dekat. Tiga nama yang akan menjalani proses ini adalah Solikin M Juhro, Dicky Kartikoyono, dan Thomas Djiwandono.

Uji kelayakan ini berlangsung tidak sekaligus, dimulai pada Jumat (23/1) untuk Solikin M Juhro, diikuti oleh Dicky Kartikoyono dan Thomas Djiwandono pada Senin (26/1).

Detail Proses Uji Kelayakan

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fauzi Amro, menyampaikan bahwa uji kelayakan dan kepatutan untuk calon Deputi Gubernur BI dilakukan secara berurutan. Hari pertama akan diisi oleh Solikin M Juhro diikuti oleh Dicky Kartikoyono dan Tommy Djiwandono pada hari Senin.

Fauzi menegaskan, "Ada tiga calon, Jumat satu orang. Iya (Solikin M Juhro)," saat diwawancarai wartawan pada Kamis (22/1/2026). Proses ini dirancang agar berjalan lancar untuk memastikan rekam jejak calon-calon yang diusulkan.

Posisi dan Tanggapan Terkait Nama yang Diajukan

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menambahkan bahwa pengusulan nama Tommy Djiwandono sebagai calon berasal langsung dari Gubernur BI, Perry Warjiyo. "Bahwa pengusulan Tommy Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI itu adalah pilihan dari Gubernur BI sendiri," jelas Dasco.

Dia juga menerangkan bahwa proses pemilihan dilakukan secara kolektif, sehingga spekulasi mengenai intervensi dari presiden dapat dibantah. "Sehingga kalau dikatakan ada intervensi, misalnya dari presiden, pengusulan itu kemudian dari Gubernur BI," ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Kolektivitas dalam Pengambilan Keputusan

Dasco menegaskan bahwa kolektivitas penting dalam pengambilan keputusan di BI. "Jadi ya bagaimana kemudian seorang deputi bisa mengambil keputusan-keputusan penting tanpa disetujui oleh yang lain, itu tidak mungkin," ujar Dasco.

Melalui sistem kolektif kolegial ini, diharapkan keputusan yang diambil dapat mencerminkan kebutuhan dan kepentingan semua anggota. Hal ini memperkuat integritas lembaga dan memastikan proses pengambilan keputusan yang transparan.