Evaluasi Tata Ruang Pasca Bencana di Sumatera: Kementerian ATR/BPN Ambil Langkah Strategis

Evaluasi Tata Ruang Pasca Bencana di Sumatera: Kementerian ATR/BPN Ambil Langkah Strategis

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan melakukan evaluasi tata ruang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat setelah terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor yang mengakibatkan ratusan jiwa melayang.

Baca juga: Direktur Lokataru Foundation Ditangkap Terkait Dugaan Penghasutan

Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan ruang selaras dengan karakteristik lingkungan, sekaligus meminimalkan risiko bencana di masa yang akan datang.

Evaluasi Tata Ruang Pasca Bencana

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa evaluasi tata ruang akan dimulai setelah tahap tanggap darurat selesai. "Kalau sudah tahap tanggap darurat selesai, kami pasti akan melakukan evaluasi tata ruang," ujarnya.

Langkah ini mengacu pada praktik sebelumnya di Jakarta, di mana pemerintah melakukan penataan ulang pola ruang pasca banjir besar dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Evaluasi bertujuan menjawab tantangan dalam pengaturan ruang dan memberikan rekomendasi untuk area yang tidak dapat beradaptasi terhadap bencana.

Baca juga: Penembakan Staf KBRI di Lima, Peru: Zetro Leonardo Purba Meninggal Dunia

Keterlibatan Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor

Kementerian ATR/BPN berkomitmen bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan kebijakan ruang yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Nusron menjelaskan perlunya melibatkan semua pihak agar penyesuaian tata ruang tidak sekadar administratif. "Penyesuaian tata ruang harus dilakukan secara kolaboratif agar tidak sebatas administratif," jelasnya.

Pemerintah daerah dan kementerian terkait diharapkan memberikan perspektif holistik dalam perencanaan ruang ke depan.

Mendidik Masyarakat tentang Pencegahan Bencana

Nusron menekankan bahwa penerapan tata ruang yang konsisten diperlukan untuk pencegahan bencana. Banyak kejadian bencana disebabkan oleh pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan.

Melalui evaluasi pascabencana ini, pemerintah berupaya tidak hanya memperbaiki wilayah terdampak, tetapi juga memperkuat sistem tata ruang yang lebih defensif.

Hal ini bertujuan agar bencana serupa tidak terulang. Nusron juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam bagi para korban bencana, menyusul data terkini BNPB yang mencatat 753 korban jiwa.

Baca juga: Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Pimpinan Serikat Pekerja: Aksi Demonstrasi dan RUU Perampasan Aset Terjadi