Jumat, 31 OKTOBER 2025 • 14:46 WIB

Penolakan Pengunduran Diri Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dari DPR RI

Author

Fiddy Anggriawan

Keputusan untuk menolak pengunduran diri Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dari DPR RI periode 2024-2029 diumumkan oleh Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Nazaruddin Dek Gam.

Langkah ini diambil dalam rapat internal MKD yang dilaksanakan pada Rabu, 29 Oktober 2025, menegaskan bahwa Rahayu masih berstatus sebagai anggota DPR.

Kronologi Pengunduran Diri

Pengunduran diri Rahayu Saraswati diumumkan melalui akun Instagram pada 10 September 2025. Setelah pernyataannya di sebuah siniar dipotong dan menjadi kontroversi, ia merasa perlu untuk mundur.

Dalam pengumumannya, ia menyatakan, "Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada Fraksi Partai Gerindra."

Rahayu merasa bahwa ucapan yang dimaksud telah menyakiti sejumlah pihak dan berpotensi merusak niat baiknya untuk mendorong kewirausahaan di kalangan anak muda.

Keputusan MKD dan Alasan Penolakan

MKD, melalui Ketua Nazaruddin Dek Gam, menjelaskan bahwa pengunduran diri Rahayu ditolak tanpa mengungkapkan alasan yang jelas. Dek Gam menyebutkan bahwa mereka mempertimbangkan 'aspek hukum, ketentuan Tata Berencana MKD, serta putusan Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra.'

Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra, menambahkannya dengan menyatakan bahwa pengunduran diri Rahayu tidak memenuhi syarat secara hukum, sehingga ia tetap diangkat sebagai anggota DPR.

Support dari Kader Gerindra dan Penyelidikan MKD

Dalam kondisi ini, beberapa kader Gerindra memberikan dukungan kepada Rahayu, bahkan ada petisi yang menyatakan dukungan dari 30.000 pendukung dirinya yang meminta agar Rahayu tidak mundur dari jabatannya.

Dasco juga mengatakan, "Mahkamah partai menyimpulkan tidak ada laporan maupun pelanggaran etik yang pernah dilaporkan terhadap Sara."

Proses pemeriksaan dilakukan sebagai respons terhadap pengunduran diri yang diajukan oleh Rahayu, dan hasilnya menunjukkan tidak ada pelanggaran yang dilakukan baik dari sisi etik maupun administratif.