Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), Yenny Wahid, menyampaikan keheranannya mengenai laporan dugaan pemotongan bonus atlet panjat tebing oleh mantan pelatih Hendra Basir.
Baca juga: Menggali Konsep Self Love: Pentingnya Mencintai Diri Sendiri dalam Kehidupan Sehari-hari
Yenny menegaskan bahwa hingga saat ini, FPTI belum menerima laporan resmi terkait isu tersebut dari para atlet.
Dugaan Pemotongan Bonus yang Mengejutkan
Yenny Wahid mengaku sangat terkejut mendengar tentang adanya pemotongan bonus yang mencapai 50 persen. Ia menyatakan, 'Saya kaget sekali. Dan itu juga dilakukan oleh terduga pelaku [kekerasan dan pelecehan seksual].'
Walaupun demikian, ia menegaskan bahwa FPTI belum menerima pengaduan resmi dari atlet terkait masalah ini. 'Saya hanya mendengar ya, sorry saya sih enggak bisa ini ya, saya hanya mendengar dari apa namanya percakapan-percakapan informal,' lanjutnya.
Yenny juga berpendapat bahwa pemotongan bonus mungkin merupakan akibat dari kesepakatan internal antara atlet dan pelatih. 'Dalihnya ini sudah kesepakatan. Ya, antara mereka sendiri. Dalihnya begitu. Jadi, ini di luar kami. Saya enggak tahu sama sekali,' ujarnya.
Baca juga: Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kasus Kematian Pengemudi Ojek Online
Proses Penanganan Kasus
Yenny mengindikasikan bahwa FPTI akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan pemotongan bonus tersebut. Penyelidikan ini juga akan mencakup praktik kekerasan dan pelecehan seksual yang diberitakan.
'Kita masih fokus pada proses pelecehan seksualnya,' jelasnya ketika ditanya tentang langkah-langkah yang akan diambil.
Ia juga mengungkapkan ketidakpastian mengenai apakah praktik pemotongan bonus ini berkaitan dengan even tertentu, seperti SEA Games 2025 atau Olimpiade 2024. 'Itu, SEA Games atau apa saya enggak tahu. Ini belum ada laporan resmi, jadi saya enggak bisa ngomong secara pasti gitu loh,' ungkap Yenny.
Komitmen FPTI untuk Meningkatkan Transparansi
Yenny menegaskan komitmennya untuk memperbaiki kondisi dunia panjat tebing di Indonesia, termasuk menangani dugaan pemotongan bonus yang menjadi sorotan publik.
Hal ini mencerminkan upaya FPTI untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi mereka. Dengan adanya isu ini, diharapkan akan lahir kebijakan yang lebih jelas dan mendukung kesejahteraan atlet.
Baca juga: Pihak Kampus dan Polda Jabar Bantah TNI-Polri Masuk Kampus Saat Kericuhan
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: