Prabowo Menjawab Tuduhan TNI sebagai Pelanggar HAM dan Penjahat Perang

Prabowo Menjawab Tuduhan TNI sebagai Pelanggar HAM dan Penjahat Perang

Presiden RI Prabowo Subianto memberikan penjelasan terkait tuduhan yang menyebut anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Ia menegaskan bahwa TNI tidak pernah melakukan serangan terhadap lokasi-lokasi sipil dan berkomitmen untuk melindungi warga sipil.

Baca juga: Miliano Jonathans Resmi Jadi Warga Negara Indonesia, Siap Perkuat Timnas

Dalam pidatonya yang dilaksanakan pada 13 Februari 2026 di Jakarta, Prabowo menolak kritik tersebut dan merujuk pada bukti sejarah yang menurutnya menunjukkan integritas dan moralitas TNI.

Penjelasan Prabowo Terkait Tuduhan

Prabowo menyatakan, 'Jenderal-jenderal kita yang paling hebat, paling jago, dimaki-maki, dituduh penjahat perang, dituduh melanggar HAM, rasanya TNI enggak pernah ngebom rumah sakit.' Pernyataan ini merupakan bantahan yang kuat terhadap anggapan negatif yang dilontarkan kepada TNI.

Ia menekankan bahwa setiap klaim tentang pelanggaran yang diduga dilakukan oleh TNI harus dilihat secara cermat dan obyektif. TNI, menurutnya, senantiasa memiliki komitmen tinggi terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Prabowo berharap agar masyarakat lebih peka dan mencermati rekam jejak TNI dalam konteks yang lebih luas tanpa mengedepankan opini belaka.

Baca juga: Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Pimpinan Serikat Pekerja: Aksi Demonstrasi dan RUU Perampasan Aset Terjadi

Kontradiksi Negara-Negara Barat Terkait HAM

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengkritik negara-negara Barat yang dinilai merendahkan standar HAM di negara lain. Ia menyatakan, 'Negara-negara barat yang ngajarin HAM ke kita, saya enggak mau banyak komentar lagi lah, anda tau maksud saya.'

Kritik tersebut muncul dari pengamatannya tentang ketidakonsistenan penerapan HAM oleh negara-negara maju dibandingkan dengan ajaran yang mereka promosikan. Ia menekankan pentingnya kritis terhadap standar ganda yang seringkali diterapkan dalam isu-isu HAM.

Prabowo berharap agar masyarakat dapat memahami bahwa sudah saatnya untuk menilai tindakan negara-negara tersebut dengan lebih bijaksana.

Konteks Sejarah TNI dan HAM

Diskusi mengenai TNI dan pelanggaran HAM telah menjadi isu yang tidak asing di Indonesia. Sejarah mencatat peran TNI dalam berbagai konflik, namun selalu disertai dengan prinsip dasar perlindungan sipil.

Prabowo menjelaskan bahwa penting untuk membedakan antara fakta dan opini saat membahas peran TNI dalam konteks HAM. Menurutnya, masyarakat harus lebih objektif dalam menilai rekam jejak TNI.

Dengan demikian, ia mengajak semua pihak untuk mempertimbangkan secara matang sebelum menyimpulkan tentang TNI sebagai pelanggar HAM.

Baca juga: Kenaikan Pangkat Luar Biasa untuk Polisi yang Terluka dalam Demonstrasi