Supremasi hukum merupakan prinsip fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengharuskan hukum untuk diimplementasikan secara konsisten. Meski banyak ketentuan hukum yang telah diatur, tantangan nyata sering muncul ketika ada ketidakselarasan antara hukum tertulis dan praktik di lapangan.
Baca juga: Sidang Etik Kasus Kematian Pengemudi Ojek Online, Kompol Cosmas Dikenakan Pelanggaran Berat
Penerapan hukum yang tidak merata seringkali menimbulkan keraguan mengenai keadilan dan integritas sistem hukum. Kajian ini bertujuan menginvestigasi lebih dalam mengenai fenomena tersebut dan dampaknya terhadap masyarakat.
Konsep Supremasi Hukum di Indonesia
Supremasi hukum adalah istilah yang menegaskan bahwa hukum harus diikuti dan diterapkan secara adil oleh setiap individu serta lembaga. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadikan hukum sebagai pilar utama negara.
Sebagai komponen sistem hukum, undang-undang dibentuk untuk memastikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak rakyat. Oleh karena itu, penegakan prinsip supremasi hukum sangat penting dalam mempertahankan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat.
Baca juga: Menemukan Kebahagiaan dalam Hal-Hal Kecil
Praktik Penegakan Hukum yang Tidak Konsisten
Dalam situasi nyata, seringkali terdapat perbedaan antara hukum yang tertulis dan pelaksanaannya. Kasus-kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta diskriminasi dalam penegakan hukum menciptakan tantangan yang cukup serius.
Sebuah laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa banyak pejabat publik terlibat dalam praktik korupsi meskipun ketentuan hukum yang ketat telah diterapkan. Ini menunjukkan adanya perlunya reformasi budaya hukum yang mendalam agar sesuai dengan prinsip-prinsip supremasi hukum.
Dampak Ketidakcocokan Hukum Terhadap Masyarakat
Perbedaan antara hukum dan praktik penegakannya dapat mengakibatkan munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Rasa skeptis semacam ini dapat menggerogoti fondasi sosial dan politik bangsa serta memperlemah legitimasi pemerintah.
Lebih jauh, kondisi ini bisa berimplikasi pada rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Apabila generasi muda tidak menyaksikan penegakan hukum yang adil, hal ini berpotensi menciptakan siklus ketidakadilan yang berkepanjangan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
BERITA TERBARU
