Jumat, 09 JANUARI 2026 • 10:17 WIB

Indonesia Ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk 2026

Author

Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026, bersamaan dengan peringatan dua dekade berdirinya lembaga ini.

Penetapan ini dilakukan dalam pertemuan Dewan HAM PBB yang berlangsung pada 8 Januari 2026 di Jenewa, menandai pencapaian signifikan bagi diplomasi Indonesia di tingkat internasional.

Proses Pemilihan dan Dukungan Diplomatik

Pemilihan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB merupakan hasil kesepakatan negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG), yang diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri RI pada 23 Desember 2025.

Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan intensif dengan semua perwakilan diplomatik di luar negeri untuk mendukung pencalonan ini, sesuai dengan arahan pimpinan nasional dalam memperkuat peran Indonesia di forum multilateral.

Peran dan Tanggung Jawab Indonesia

Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, akan menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB.

Dengan latar belakang diplomasi yang kuat, termasuk jabatan sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Sidharto bertanggung jawab untuk memimpin sidang serta proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026, menjanjikan kepemimpinan yang objektif dan inklusif.

Visi dan Tema Kepemimpinan

Tema kepemimpinan Indonesia dalam Dewan HAM PBB tahun ini adalah 'A Presidency for All', yang mencerminkan komitmen untuk membangun konsensus dan meningkatkan efektivitas lembaga.

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia akan mengedepankan prinsip imparsialitas, objektivitas, dan transparansi dalam menjalankan tugas presidensinya.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi

Sumber: