Pemerintah Indonesia baru saja mengumumkan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Dokumen ini ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2025 dan disetujui oleh DPR RI pada 23 September 2025.
Baca juga: Miliano Jonathans Resmi Jadi Warga Negara Indonesia, Siap Perkuat Timnas
Dalam UU APBN 2026, total anggaran penerimaan negara ditetapkan sebesar Rp3.153 triliun, dengan target setoran pajak yang mencapai Rp2.693 triliun dari sumber pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.
Rincian Anggaran UU APBN 2026
UU APBN 2026 menetapkan anggaran belanja negara yang mencapai Rp3.842,7 triliun. Defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp689,1 triliun, mencerminkan 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Berdasarkan Pasal 54, UU ini dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah berbagai tantangan ekonomi.
Kebijakan yang dirumuskan dalam UU ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa belanja negara dilakukan secara efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan publik.
Baca juga: Direktur Lokataru Foundation Ditangkap Terkait Dugaan Penghasutan
Target Penerimaan Pajak
Target penerimaan negara dari pajak di APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp2.693 triliun. Dari total ini, Rp2.601 triliun diperoleh dari pajak dalam negeri, sedangkan Rp92,46 triliun berasal dari pajak perdagangan internasional.
Penerimaan pajak ini diharapkan tidak hanya menjadi sumber utama pendanaan program-program pemerintah tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kepastian dalam penerimaan negara akan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan strategis.
Dampak dan Implikasi Penerbitan UU
Pengesahan UU APBN 2026 diharapkan mampu memberikan kepastian bagi masyarakat serta para pelaku bisnis. Dengan adanya kepastian anggaran, diharapkan investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat secara berkelanjutan.
Pencapaian target penerimaan pajak menjadi sangat penting untuk menekan defisit anggaran dan memperkuat ekonomi nasional.
Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan strategi yang tepat dalam menghimpun dan mengelola penerimaan negara demi kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Calvin Verdonk Dekat Bergabung dengan Lille, Klub Bintang Prancis
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
BERITA TERBARU
