Resmi Berlaku, Aturan Baru KUHP Mengatur Perzinahan dan Kohabitasi

Resmi Berlaku, Aturan Baru KUHP Mengatur Perzinahan dan Kohabitasi

Mulai 2 Januari 2026, Indonesia akan menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Baca juga: Hasil Imbang Memuaskan: Timnas Indonesia U-23 Gagal Menang Melawan Laos

Aturan ini mencakup sanksi pidana terkait perzinahan dan kumpul kebo, yang sebelumnya tidak diatur secara spesifik.

Penerapan dan Implementasi KUHP Baru

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengonfirmasi bahwa seluruh jajaran penegak hukum siap untuk melaksanakan ketentuan baru ini.

Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Kabid Penmas Divisi Humas Polri, menjelaskan bahwa mulai pukul 00.01 WIB, semua fungsi kepolisian menyesuaikan proses penanganan perkara dengan regulasi baru.

"Seluruh petugas pengemban penegakan hukum Polri telah mempedomani pelaksanaan dan mengimplementasikan pedoman tersebut, menyesuaikan KUHP dan KUHAP saat ini," ujarnya.

Bareskrim Polri juga telah menyusun panduan dan format administrasi penyidikan baru yang ditandatangani oleh Kabareskrim, Komjen Syahardiantono.

Regulasi Terkait Perzinahan dan Kohabitasi

Pasal 411 KUHP baru mengatur perzinahan dengan ketentuan bahwa orang yang melakukan persetubuhan dengan bukan pasangannya dapat dipenjara maksimal satu tahun atau denda kategori II.

Baca juga: Penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation di Tengah Demo Pelajar

Sementara itu, Pasal 412 berkenaan dengan kumpul kebo, mengatur bahwa individu yang hidup bersama tanpa perkawinan dapat dipidana penjara hingga enam bulan atau denda kategori II.

Namun, kedua pasal ini bersifat delik aduan, artinya proses hukum hanya dapat dimulai berdasarkan pengaduan tertentu, terutama dari pasangan dalam pernikahan.

"Ketentuan yang bersifat sensitif, seperti hubungan di luar perkawinan, dirumuskan sebagai delik aduan untuk mencegah intervensi negara yang berlebihan ke ranah privat," jelas Menteri Koordinator Bidang Hukum Yusril Ihza Mahendra.

Perubahan Pendekatan Hukum Pidana

Yusril menegaskan bahwa KUHP lama yang mengikuti Wetboek van Strafrecht 1918 kini dianggap tidak relevan dengan dinamika masyarakat saat ini.

KUHP baru dirancang lebih manusiawi, modern, dan berkeadilan, mengubah pendekatan hukum pidana dari retributif menjadi restoratif.

Pendekatan baru ini bertujuan untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan pemulihan bagi korban dan masyarakat.

Alternatif pidana seperti kerja sosial, rehabilitasi, serta mediasi diharapkan dapat mewujudkan tujuan ini. "Kita secara resmi meninggalkan sistem hukum pidana kolonial dan memasuki era penegakan hukum yang lebih manusiawi, modern, dan berkeadilan," ujar Yusril.

Baca juga: BEM SI Kerakyatan Batalkan Rencana Demo Karena Kondisi Jakarta Tak Kondusif