Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengonfirmasi bahwa pengumuman besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang dijadwalkan pada 21 November 2025 ditunda.
Baca juga: Pemecatan Kompol Cosmas Kaju Gae setelah Kematian Pengemudi Ojek Online
Penundaan ini disebabkan oleh adanya persiapan peraturan pemerintah baru terkait pengupahan, yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hidup layak.
Penjelasan Resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan
Dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa peraturan baru yang sedang disiapkan akan menggantikan Peraturan Pemerintah No. 51/2023 yang menjadi acuan sebelumnya.
"Kalau ini berupa PP, artinya kita terikat tanggal. Tidak ada terikat di situ," ungkap Yassierli.
Dengan adanya peraturan yang baru, pemerintah berupaya untuk menetapkan UMP tidak hanya berdasarkan angka tertentu, tetapi juga dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak bagi pekerja.
Ini merupakan implementasi dari amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
Dampak Penundaan UMP 2026
Penundaan pengumuman ini menunjukkan adanya ketidakpastian yang melingkupi sektor ketenagakerjaan di Indonesia, terutama menjelang akhir tahun.
Baca juga: Miliano Jonathans Resmi Jadi Warga Negara Indonesia, Siap Perkuat Timnas
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan bahwa pengumuman tersebut dapat mundur hingga Desember.
Menurut Nurjaman, Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan K3 DPP Apindo DKI Jakarta, situasi ini terjadi karena hingga saat ini tidak ada regulasi acuan yang diterbitkan pemerintah.
"Ya 21 November kan tinggal beberapa hari lagi, kemungkinan [pengumuman UMP 2026] akan mundur jadi Desember," ujarnya.
Reaksi dari Stakeholders
Keterlambatan dalam pengumuman UMP ini juga berpotensi menimbulkan keprihatinan di kalangan buruh.
Sebelumnya, buruh dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) telah mengusulkan kenaikan sebesar 8,3% untuk UMP 2026, yang dianggap perlu untuk menyesuaikan dengan inflasi dan kebutuhan hidup.
Pengumuman yang tertunda ini memunculkan tanggapan dari berbagai pihak.
Yassierli menegaskan bahwa, meski informasi tentang persentase kenaikan belum jelas, proses penentuan UMP tetap berlangsung untuk memastikan keseimbangan dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Baca juga: Pihak Kampus dan Polda Jabar Bantah TNI-Polri Masuk Kampus Saat Kericuhan
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
BERITA TERBARU
