KPK Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi yang terkait dengan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, termasuk indikasi penjualan tanah milik negara oleh oknum tertentu.

Baca juga: Bursa Transfer Musim Panas 2025: Liverpool Pecahkan Rekor dengan Transfer Alexander Isak

Penyelidikan ini fokus pada penggelembungan anggaran dalam proses pengadaan lahan yang seharusnya tidak memerlukan pembayaran sesuai harga pasar.

Indikasi Penjualan Tanah Negara

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan adanya oknum yang menjual tanah negara kembali kepada negara. 'Ada oknum-oknum, di mana yang seharusnya ini milik negara, tetapi dijual lagi ke negara,' ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Asep menegaskan bahwa lahan-lahan milik negara tersebut tidak dijual dengan harga yang wajar, bahkan lebih mahal dari nilai pasar. Hal ini jelas mengakibatkan kerugian bagi negara yang seharusnya tidak perlu membayar untuk lahan-lahan tersebut.

Lebih jauh, Asep mengatakan bahwa apabila kawasan hutan digunakan, maka konversi dengan lahan lain harus dilakukan, sehingga tidak ada keharusan untuk melakukan pembayaran yang tidak wajar. Ini mengindikasikan adanya kejanggalan dalam proses pengadaan lahan untuk proyek tersebut.

Penyelidikan Lanjutan dan Penggelembungan Anggaran

KPK juga sedang mengusut dugaan penggelembungan anggaran dalam proses pembebasan lahan untuk proyek Whoosh. Asep menegaskan, 'Kalaupun itu misalkan kawasan hutan, ya dikonversi nanti dengan lahan yang lain lagi, seperti itu.'

Baca juga: Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Pimpinan Serikat Pekerja: Aksi Demonstrasi dan RUU Perampasan Aset Terjadi

Dalam penjelasannya, Asep menyampaikan bahwa jika pembayaran dilakukan secara wajar, maka pihaknya tidak akan mengambil tindakan hukum. Namun, penggelembungan anggaran dan pembayaran yang tidak wajar menjadi perhatian serius bagi KPK.

Asep juga menekankan bahwa setiap oknum yang terlibat dalam pengadaan lahan yang merugikan negara harus mengembalikan uang yang diperoleh secara tidak sah. 'Kembalikan dong, negara kan rugi,' pungkasnya.

Dugaan Penyimpangan Sejak Awal Proyek

Sementara itu, penyelidikan mengenai proyek kereta cepat ini telah dimulai sejak awal tahun 2025. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa investigasi saat ini dilakukan secara tertutup dan masih dalam tahap pengumpulan informasi.

Budi mencatat bahwa masalah penggelembungan biaya proyek menjadi perhatian penting, terutama setelah pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Ia menyatakan bahwa biaya per kilometer di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara asal proyek, China.

'Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,' kata Mahfud dalam suatu kesempatan.

KPK terus mengimbau kepada masyarakat untuk memberikan informasi yang relevan terkait dugaan korupsi proyek ini, guna mempercepat proses penyelidikan.

Baca juga: Sherina Munaf Selamatkan Kucing dari Rumah Uya Kuya Pasca Perampokan