Rabu, 22 APRIL 2026 • 15:53 WIB

Kemensos Tekankan Pemanfaatan Transportasi Ramah Lingkungan di Hari Kamis

Author

Edi Hidayat

Kementerian Sosial (Kemensos) telah memberlakukan aturan baru yang mewajibkan pegawainya menggunakan kendaraan umum, kendaraan listrik, atau bersepeda setiap hari Kamis. Kebijakan ini bertujuan untuk mengubah budaya kerja dan menghemat energi di lingkungan kementerian.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan efisiensi anggaran dengan semangat 'hemat, layanan hebat, dan tanpa korupsi'.

Tujuan Kebijakan Kendaraan Umum dan Listrik

Kebijakan wajib menggunakan kendaraan umum atau listrik diharapkan dapat mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat. Dalam sebuah uji coba yang dilakukan pada bulan April, Kemensos memperkirakan penghematan dari sektor BBM mencapai hampir Rp100 juta.

Saifullah Yusuf menekankan bahwa kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama meskipun ada kebijakan ini. Pegawai yang bertugas dalam pelayanan langsung diinstruksikan untuk tetap menjalankan aktivitas di kantor agar layanan kepada masyarakat tidak terhambat.

Implementasi dan Penegakan Aturan

Aturan ini direncanakan untuk mulai diberlakukan secara efektif pada pekan depan atau bulan berikutnya, tergantung pada kesiapan teknis yang disusun oleh Kemensos. Saifullah Yusuf menegaskan bahwa sanksi akan diterapkan bagi pegawai yang melanggar integritas atau yang menghalangi layanan.

“Prinsipnya layanan jalan terus, terutama untuk kelompok rentan,” tegasnya, menunjukkan komitmen Kemensos untuk memastikan pelayanan publik terus berjalan dengan baik.

Kesiapan Menghadapi Penyesuaian Harga BBM

Menanggapi kemungkinan penyesuaian harga BBM, Saifullah Yusuf menyatakan bahwa Kemensos siap melakukan konsolidasi internal sesuai arahan Presiden mengenai ketepatan sasaran bantuan sosial. Hal ini menjadi penting ketika mempertimbangkan dampak kebijakan subsidi pemerintah.

Kemensos juga akan menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat jika diperlukan untuk menambah jumlah bantuan sosial. “Kami menunggu arahan di tingkat Menko Perekonomian,” tutupnya, menekankan pentingnya konsolidasi data tunggal untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran.