Kamis, 19 FEBRUARI 2026 • 13:29 WIB

Sorotan Pertama kepada Menteri Agama Terkait Penggunaan Jet Pribadi

Author

Fiddy Anggriawan

Menteri Agama Nasaruddin Umar mendapatkan perhatian publik setelah menggunakan jet pribadi pada acara peresmian Gedung Balai Sarkiah di Kabupaten Takalar pada 15 Februari 2026.

Penggunaan fasilitas tersebut memicu reaksi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi penggunaan anggaran.

Penggunaan Fasilitas Jet Pribadi oleh Menteri Agama

Nasaruddin Umar mengonfirmasi penggunaan jet pribadi pada peresmian Gedung Balai Sarkiah, yang merupakan proyek vital dalam pemberdayaan umat di Sulawesi Selatan.

Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar, mengungkapkan bahwa moda transportasi selama perjalanan disediakan oleh penyelenggara, yakni Oesman Sapta Odang, seorang pengusaha dan politikus.

Nasaruddin menyatakan apresiasi atas dukungan Oesman dalam acara tersebut dan menekankan pentingnya kolaborasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur keagamaan.

Pernyataan Kementerian Agama dan Harapan untuk Balai Sarkiah

Thobib menargetkan Gedung Balai Sarkiah untuk dijadikan pusat pemberdayaan umat dan lokasi edukasi keagamaan yang signifikan.

Diharapkan balai ini dapat berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan nilai-nilai sosial di komunitas.

Acara peresmian dihadiri oleh berbagai tokoh agama serta masyarakat setempat yang berkomitmen mendukung fungsi sosial gedung tersebut.

Respons KPK dan Tindakan Selanjutnya

KPK merespons penggunaan jet pribadi dengan menginginkan agar Nasaruddin Umar memberikan penjelasan yang jelas kepada publik tentang penerimaan fasilitas tersebut.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengharapkan Menteri Agama mampu memberikan klarifikasi tanpa perlu diundang terlebih dahulu dan mengadakan pertemuan dengan Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK.

KPK berencana melakukan analisis lebih lanjut setelah menerima penjelasan dari Nasaruddin untuk meninjau isu-isu berkaitan dengan penerimaan fasilitas dari pihak swasta.