Kamis, 19 FEBRUARI 2026 • 13:37 WIB

KTT Board of Peace di Washington: Lebih dari 20 Negara Bersatu untuk Gaza

Author

Fiddy Anggriawan

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akan memimpin pertemuan Board of Peace di Washington pada tanggal 19 Februari 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan internasional dalam mengatasi krisis kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza.

Menurut laporan Gedung Putih, lebih dari 20 negara telah berkomitmen untuk mengumpulkan lebih dari 5 miliar dolar AS demi membantu pemulihan wilayah yang terdampak konflik.

Komitmen Internasional untuk Gaza

Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa negara-negara peserta akan mengirim ribuan personel dalam misi stabilisasi internasional ke Gaza. Hal ini diartikan sebagai bagian dari rencana pemerintah Trump untuk membangun kembali wilayah tersebut.

Leavitt menambahkan, "Presiden memiliki rencana dan visi yang sangat berani untuk membangun kembali Gaza, yang kini berjalan dengan baik melalui Board of Peace." Pernyataan ini menunjukkan komitmen AS untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang mendalam di Gaza.

Pembentukan dan Dukungan Board of Peace

Board of Peace didirikan setelah Trump menandatangani dokumen pendirian di Davos, Swiss, pada 23 Januari lalu. Pembentukan badan ini didukung oleh resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai bagian dari rencana perdamaian di Gaza.

Negara-negara dari Timur Tengah, termasuk Turki, Mesir, Arab Saudi, dan Qatar, serta negara berkembang seperti Indonesia, telah resmi bergabung dalam inisiatif ini. Namun, sebagian negara barat dan sekutu AS menunjukkan sikap kehati-hatian terhadap keterlibatan mereka.

Kritik dan Kontroversi

Keterlibatan Vatikan dalam inisiatif ini menjadi perhatian banyak pihak, terutama setelah Kardinal Pietro Parolin mengungkapkan bahwa penanganan krisis Gaza seharusnya berada di bawah koordinasi PBB. Hal ini memicu perdebatan tentang legitimasi Board of Peace di arena internasional.

Pada fase awal, Board of Peace ditujukan untuk mengawasi tata kelola sementara di Gaza setelah gencatan senjata pada bulan Oktober lalu. Namun, berbicara tentang kemungkinan perluasan peran badan ini, Trump menimbulkan kekhawatiran akan potensi tumpang tindih dengan fungsi PBB.