Rabu, 18 FEBRUARI 2026 • 19:02 WIB

KPK Investigasi Rumah Aman di Ciputat Terkait Kasus Suap Bea Cukai

Author

Fiddy Anggriawan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kepemilikan rumah aman atau 'safe house' di Ciputat, Tangerang Selatan, dalam konteks dugaan suap dan gratifikasi dalam bidang impor barang. Penyelidikan ini merupakan bagian dari kasus lebih besar di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa investigasi terkait 'safe house' masih berjalan. Penyelidikan ini dilaksanakan setelah penetapan tersangka yang dilakukan KPK pada awal bulan ini.

Penyelidikan KPK dan Penetapan Tersangka

KPK mengonfirmasi bahwa pada 4 Februari 2026, mereka melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Salah satu individu yang ditangkap dalam operasi tersebut adalah Rizal, Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat.

Secara keseluruhan, KPK telah menangkap 17 orang dan menetapkan enam di antaranya sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi, termasuk Rizal dan beberapa pejabat lainnya dari DJBC. Penangkapan ini menandakan langkah serius KPK dalam mengatasi masalah korupsi di sektor ini.

Budi Prasetyo menambahkan bahwa 'safe house' yang sedang diperiksa berpotensi berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang yang diduga berkaitan dengan perkara ini. Hal ini semakin menegaskan kompleksitas kasus yang sedang ditangani oleh lembaga antikorupsi.

Operasi dan Penyitaan Uang

Pada 13 Februari 2026, KPK mengumumkan hasil penyitaan sekitar Rp5 miliar yang ditemukan dalam lima koper di Ciputat. Lokasi penyitaan belum dirinci lebih lanjut, apakah uang tersebut berasal dari rumah, kantor, atau tempat lain.

Penyitaan ini menjadi bagian penting dari penyelidikan yang lebih besar mengenai praktik korupsi di lingkungan Bea dan Cukai. Pengawasan terhadap sektor ini memang menjadi sorotan publik, mengingat banyaknya kasus yang terjadi.

Tindakan KPK dalam operasi ini dianggap sebagai langkah proaktif dalam pemberantasan korupsi, khususnya di sektor pengawasan barang impor yang rawan terhadap praktik korupsi.

Dampak dan Reaksi Publik

Kasus ini mendapat perhatian luas dari masyarakat yang berharap KPK dapat menuntaskan penyelidikan dengan tegas. Penangkapan pejabat tinggi di instansi pemerintah menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum.

Berbagai pihak, termasuk elemen masyarakat dan pengamat anti korupsi, memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah KPK dalam memberantas praktik korupsi. Mereka berharap bahwa tindakan ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang dan jasa oleh negara.

Dengan kasus ini yang terungkap, diharapkan dapat mendorong penegakan hukum yang lebih ketat serta menciptakan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.