Jumat, 13 FEBRUARI 2026 • 18:51 WIB

Prabowo Akui Penyaluran Dana Desa Tak Optimal Selama 10 Tahun

Author

Fiddy Anggriawan

Dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026, Prabowo Subianto menyatakan adanya masalah dalam penyaluran Dana Desa yang tidak sampai ke masyarakat selama satu dekade terakhir.

Kekhawatiran ini mencerminkan tantangan dalam distribusi dana yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kondisi Penyaluran Dana Desa

Dalam pernyataannya, Prabowo menyampaikan, 'Selama ini 10 tahun kita harus akui banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat.' Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam distribusi dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Ia juga menyoroti masalah hukum yang dihadapi oleh sejumlah kepala desa akibat pengelolaan Dana Desa yang tidak sesuai. 'Ini dibuktikan dengan banyak sekali kepala desa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak dapat pertanggungjawabkan dengan baik penggunaan dana tersebut,' ujarnya.

Proyek Koperasi Merah Putih

Prabowo juga memberikan informasi tentang rencana perkembangan Koperasi Merah Putih (KMP) yang diharapkan akan berlangsung pesat dalam waktu dekat. 'Dan ini semua anggarannya dari mana? Anggarannya sudah ada, karena 10 tahun kita sudah beri Dana Desa kepada desa-desa kita,' jelasnya.

Saat ini, ia melaporkan bahwa sekitar 30 ribu koperasi telah dibangun dengan berbagai fasilitas pendukung. 'Setiap koperasi dipastikan akan memiliki gudang, kulkas penyimpanan (cold storage), dan gerai-gerai,' tambahnya.

Fasilitas dan Kebijakan yang Diperkenalkan

Prabowo menjelaskan berbagai fasilitas menarik yang akan disediakan oleh Koperasi Merah Putih. 'Di situ akan ada farmasi desa murah, obat generik akan sampai, akan ada klinik desa, akan ada gerai untuk super micro-financing untuk membantu menghilangkan peran rentenir,' papar Prabowo.

Ia menekankan bahwa program ini akan memberikan subsidi serta bunga rendah untuk memperlancar akses masyarakat terhadap fasilitas tersebut. 'Semua barang subsidi akan punya akses, rakyat akan punya akses langsung, sehingga tidak ada penyelewengan, tidak ada kebocoran,' tutupnya.