Selasa, 10 FEBRUARI 2026 • 19:05 WIB

Pemberhentian Sementara Pimpinan Pengadilan Negeri Depok Terkait Kasus Suap

Author

Fiddy Anggriawan

Mahkamah Agung (MA) secara resmi memberhentikan sementara Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan, karena keterlibatan mereka dalam kasus suap. Keputusan ini menyusul penetapan keduanya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Langkah ini diambil sebagai respons atas pengungkapan skandal suap yang melibatkan sejumlah pejabat di Pengadilan Negeri tersebut. Juru Bicara MA, Yanto, menegaskan bahwa jika terbukti bersalah, keduanya akan dipecat secara tidak hormat.

Langkah Awal Menanggapi Penangkapan

Tindakan tegas MA menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang diadakan oleh KPK terkait pengurusan sengketa lahan. Yanto mengungkapkan, "Selanjutnya, Ketua Mahkamah Agung akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Depok yang tertangkap tangan tersebut."

Pemberhentian sementara bertujuan untuk menjaga integritas lembaga peradilan Indonesia. "Apabila nanti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka yang bersangkutan akan diberhentikan secara tidak hormat sebagai hakim oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung," tambahnya.

Detail Kasus dan Tersangka Tambahan

Dalam kasus ini, selain I Wayan Eka dan Bambang Setyawan, terdapat pula tersangka tambahan, seperti juru sita PN Depok, Yohansyah Maruanaya, dan perwakilan dari PT KD. Mereka diduga terlibat dalam praktik suap yang berkaitan dengan pengurusan perkara, dengan total biaya mencapai Rp 1 miliar dan kesepakatan pembayaran sebesar Rp 850 juta.

Penangkapan para tersangka berlangsung setelah KPK menerima laporan mengenai susunan praktik suap dalam proses peradilan. Dalam sebuah operasi dramatis, KPK berhasil mengungkap skema korupsi yang melibatkan sejumlah pihak di Pengadilan Negeri tersebut.

Komitmen MA Terhadap Integritas Peradilan

Mahkamah Agung telah berkomitmen untuk melakukan tindakan yang serius terhadap pelanggaran etika oleh pejabat peradilan. Yanto menjelaskan bahwa tindakan disiplin akan diambil tidak hanya terhadap hakim yang terlibat, tetapi juga terhadap seluruh aparatur, termasuk juru sita yang disebutkan sebelumnya.

Penghentian Yohansyah dan aparat lainnya saat ini sedang dalam proses administratif yang akan dilakukan oleh Sekretaris MA. "Begitu juga dengan aparatur Pengadilan Negeri Depok yang terbukti bersalah maka akan diberhentikan oleh pembina kepegawaian Mahkamah Agung dalam hal ini Sekretaris Mahkamah Agung," pungkasnya.