Senin, 09 FEBRUARI 2026 • 14:05 WIB

Narges Mohammadi Kembali Dihukum Penjara oleh Pengadilan Iran di Tengah Protes Berskala Nasional

Author

Fiddy Anggriawan

Narges Mohammadi, pemenang Nobel Perdamaian, dijatuhi hukuman penjara lebih dari tujuh tahun oleh pengadilan Iran yang berfungsi sebagai sinyal tegas dari pemerintah terhadap aktivis. Vonis ini dikeluarkan di tengah meningkatnya aksi protes nasional yang menjadi sorotan dunia.

Hukuman baru ini diungkapkan oleh pengacara Mohammadi setelah Pengadilan Revolusi di Mashhad mengeluarkan keputusan pada Sabtu (8/2/2026). Keputusan ini mencerminkan kondisi hak asasi manusia yang semakin memburuk di Iran.

Rincian Vonis Narges Mohammadi

Narges Mohammadi, yang berusia 53 tahun, divonis hukuman enam tahun penjara atas tuduhan 'berkumpul dan kolusi'. Ia juga dijatuhi hukuman tambahan satu setengah tahun penjara akibat tuduhan propaganda.

Selain itu, Mohammadi menghadapi larangan bepergian ke luar negeri selama dua tahun dan pengasingan internal ke wilayah Khosf, yang terletak sekitar 740 kilometer dari ibu kota Teheran.

Proses hukum ini berlangsung bersamaan dengan aksi mogok makan yang dilakukan Mohammadi sejak 2 Februari 2026, yang terpaksa dihentikannya pada tanggal 8 Februari karena kondisi kesehatan yang semakin memburuk.

Reaksi Internasional Terhadap Putusan

Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard, mengecam putusan ini dan menyatakan bahwa hukuman tersebut merupakan 'represi mematikan yang kian meningkat' terhadap aktivis di Iran. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Iran tidak ragu-ragu untuk menindak siapa pun yang menyuarakan kritik.

Mohammadi telah menjadi simbol perjuangan hak-hak manusia di Iran. Meskipun pernah mendapatkan cuti medis karena masalah kesehatan, ia tetap vokal menyuarakan keadilan bagi wanita di negaranya.

Situasi di Iran juga menegaskan bahwa meskipun ada penghargaan internasional, kondisi bagi aktivis seperti Mohammadi tetap berbahaya dan penuh risiko hukum.

Dinamika Politis dan Tantangan Nuklir

Sementara itu, ketegangan politik di Iran juga dipengaruhi oleh situasi seputar program nuklirnya. Iran kini berada dalam tekanan besar dari Amerika Serikat untuk menyetujui kesepakatan yang mengatur pengayaan uranium.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa negara akan tetap menolak tekanan dari kekuatan besar dunia, menandakan ketidakbersediaan Iran untuk mundur di tengah tekanan tersebut.

Tindakan keras pemerintah Iran dalam menghadapi perbedaan pendapat ini juga terlihat dari peningkatan kehadiran militer AS di wilayah yang mencakup penempatan kapal induk USS Abraham Lincoln, menunjukkan niat AS untuk terus menekan Iran.