Prabowo Berkumpul dengan Tokoh Islam Bahas Posisi Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza

Prabowo Berkumpul dengan Tokoh Islam Bahas Posisi Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza

Presiden Prabowo Subianto mengundang tiga organisasi Islam besar di Indonesia untuk membahas keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza. Pertemuan ini bertujuan untuk menjelaskan posisi Indonesia terkait isu perdamaian di kawasan yang tengah bergejolak.

Baca juga: Kritik Penangkapan Direktur Lokataru Foundation: Tindakan Sewenang-wenang atau Perlindungan Kebebasan Berpendapat?

Dalam pertemuan yang dijadwalkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama diharapkan dapat memberikan pandangan terkait kebijakan luar negeri Indonesia menghadapi tantangan di Gaza.

Agenda Pertemuan di Istana

Pada Selasa, 3 Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto mengundang Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (PBNU) ke Istana Kepresidenan. Pertemuan ini bertujuan membahas keanggotaan Indonesia di Board of Peace Gaza.

Wakil Ketua Umum MUI, Cholil Nafis, mengonfirmasi undangan dan menyatakan, "Yang sampai ke saya (informasi agenda undangan) tentang BoP (Board of Peace)." Pertemuan ini direncanakan berlangsung setelah siang hari.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, juga memastikan kehadiran bersama Ketua PP Muhammadiyah Syafiq A. Mughni. Diskusi diharapkan dapat menghasilkan pemikiran konstruktif tentang peran Indonesia di ranah internasional.

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, juga telah memastikan akan hadir, menegaskan bahwa pertemuan akan dimulai pukul 14.00 WIB.

Kritik Terhadap Dewan Perdamaian Gaza

Keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza telah menuai sorotan dan kritik sebelum undangan ini dilayangkan. Beberapa pihak menilai lembaga ini tidak mewakili kepentingan Palestina dan terkesan mengabaikan fakta penjajahan Israel.

Baca juga: Kunto Aji Soroti Tanggung Jawab Anggota DPR dan Keresahan Sosial

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menyebut Dewan Perdamaian sebagai bentuk neokolonialisme. Ia menyatakan, "MUI memandang ada problem struktural Board of Peace yang sangat serius."

Sudarnoto juga menegaskan, "Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar." Pandangan ini menunjukkan kekhawatiran yang mendalam terkait legitimasi dewan tersebut.

Kritik ini mencerminkan keraguan dalam masyarakat mengenai kebijakan luar negeri Indonesia sebagai respon terhadap konflik yang terjadi di Timur Tengah.

Peran Indonesia dalam Diplomasi Internasional

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki peran penting dalam diplomasi internasional, khususnya pada isu-isu negara-negara Islam. Keanggotaan di Dewan Perdamaian Gaza seharusnya dimanfaatkan untuk memperjuangkan hak-hak Palestina.

Namun, ada kekhawatiran di kalangan organisasi masyarakat dan tokoh bahwa keterlibatan dalam dewan ini mungkin menciptakan persepsi bahwa Indonesia mendukung kebijakan yang tidak sejalan dengan aspirasi rakyat Palestina.