Dukungan Tak Berpihak: Klarifikasi Loyalitas Kapolri kepada Presiden Prabowo

Dukungan Tak Berpihak: Klarifikasi Loyalitas Kapolri kepada Presiden Prabowo

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sepenuhnya loyal kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini muncul di tengah spekulasi yang beredar mengenai loyalitas Kapolri di kalangan politisi.

Baca juga: Direktur Lokataru Foundation Ditangkap Terkait Dugaan Penghasutan

Habiburokhman menyatakan bahwa tuduhan ketidakloyalan Kapolri diperoleh dari politikus yang menganggap bahwa Kapolri tidak mendukung posisi Presiden Prabowo. Ia menguraikan dua alasan yang melatarbelakangi isu ini.

Tanggapan Terhadap Isu Loyalitas

Habiburokhman mengutarakan pentingnya untuk mengklarifikasi loyalitas Kapolri kepada Presiden dalam konteks dinamika politik saat ini. Ia menegaskan bahwa Kapolri memiliki komitmen untuk mendukung dan melaksanakan program-program yang telah disampaikan oleh Presiden.

Dalam konferensi pers yang diadakan pada 29 Januari 2026, ia menyatakan, "Saya bersaksi Pak Kapolri Listyo Sigit 100% loyal kepada Presiden Prabowo." Pernyataan ini mencerminkan keyakinannya terhadap integritas Kapolri di tengah isu yang mencuat.

Baca juga: Penembakan Staf KBRI di Lima, Peru: Zetro Leonardo Purba Meninggal Dunia

Dua Alasan Munculnya Tuduhan Ketidakloyalan

Habiburokhman menjelaskan bahwa tuduhan ketidakloyalan terhadap Kapolri muncul dari dua aspek. Pertama, kalangan politikus mempertanyakan keputusan Kapolri dalam membentuk tim reformasi internal Polri sebelum adanya permintaan resmi dari Presiden tentang tim percepatan reformasi.

Kedua, tuduhan juga berkaitan dengan keinginan beberapa pihak untuk menempatkan Polri di bawah kementerian. Menurut Habiburokhman, langkah Kapolri dalam pembentukan tim reformasi seharusnya dianggap sebagai bukti loyalitas kepada Presiden, bukan sebaliknya.

Penolakan Terhadap Penempatan Polri di Bawah Kementerian

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak usulan untuk menempatkan Polri di bawah kementerian. Ia menilai bahwa posisi Polri di bawah Presiden adalah yang paling ideal agar institusi dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Jenderal Sigit mengungkapkan, "Kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal." Hal ini menegaskan pentingnya keberadaan Polri dalam struktur kekuasaan pemerintahan yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

Baca juga: Aliansi BEM SI Siapkan Aksi Unjuk Rasa Besar pada 2 September 2025