Menkeu Purbaya Tanggapi Penolakan Terhadap Pencalonan Djiwandono di Bank Indonesia

Menkeu Purbaya Tanggapi Penolakan Terhadap Pencalonan Djiwandono di Bank Indonesia

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menghadapi kritik tajam terkait pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Ia menanggapi bahwa kritik tersebut muncul dari perasaan iri di kalangan ekonom yang merasa lebih layak diangkat.

Baca juga: Penangkapan ‘Profesor R’ Terkait Demo Ricuh di Jakarta

Purbaya juga menegaskan bahwa kedekatan politik Thomas tidak akan mengganggu independensi BI, dengan keputusan di lembaga tersebut tetap diambil secara kolektif.

Kontroversi Pencalonan Thomas Djiwandono

Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI mengundang berbagai reaksi, dengan kekhawatiran mengenai independensi bank sentral menjadi sorotan. Kedekatannya dengan politik, terutama sebagai bendahara umum Partai Gerindra dan hubungan dengan Presiden Prabowo Subianto, memperparah kontroversi ini.

Ekonom Bhima Yudhistira dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai, 'Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI adalah kemunduran pasca reformasi 98.' Ia berpendapat bahwa posisi tersebut seharusnya ditempati oleh pejabat karir yang berpengalaman di BI.

Kekhawatiran di kalangan ekonom pun mencuat, dengan Bhima mengingatkan bahwa kehadiran Thomas bisa dilihat sebagai intervensi fiskal dalam sektor moneter. 'Masuknya Thomas Djiwandono ke BI makin memperburuk citra independensi otoritas moneter,' tuturnya.

Baca juga: Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kasus Kematian Pengemudi Ojek Online

Jaminan dari Purbaya soal Indepensi BI

Menanggapi kritik yang berkembang, Purbaya menjelaskan bahwa Thomas diharapkan akan mengundurkan diri dari jabatannya di Partai Gerindra setelah resmi bergabung dengan BI. Ia berpendapat, 'Dia tidak akan di Gerindra lagi, kalau dugaan saya ya, atau di Gerindra pun di belakang.'

Purbaya menjelaskan bahwa tugas di BI melibatkan lebih dari satu orang, sehingga setiap keputusan akan melalui diskusi Dewan Gubernur. Ia mengemukakan, 'Dugaan saya sih harus selalu kompromi, kompromi tuh musyawarah mufakat ya.'

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan BI untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. 'Kedua kebijakan bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat seperti yang disarankan di rapat KSSK,' imbuh Purbaya.

Kolektivitas sebagai Kunci di BI

Pentingnya sikap kolektif di dalam BI ditekankan untuk menjaga independensi lembaga tersebut. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, berpendapat bahwa keterlibatan politik di dalam BI dapat menjadi ancaman bagi stabilitas moneter.

Ia menekankan bahwa jika Thomas Djiwandono diangkat, perlu adanya langkah untuk memisahkan afiliasi politiknya dari BI demi menjaga kepercayaan investor. 'BI tetap independen bila dewan gubernur bekerja kolektif,' jelasnya.

Menurut ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, pencalonan Thomas bisa jadi tidak merugikan independensi BI asalkan ia mampu mendukung praktik transparansi dan menjaga jarak dari agenda fiskal jangka pendek.

Baca juga: Google Tanggapi Masalah Keamanan Gmail Terkait Phishing