Senin, 19 JANUARI 2026 • 17:06 WIB

Wali Kota Madiun Ditangkap KPK dalam Operasi Tangan Panas

Author

Fiddy Anggriawan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap Wali Kota Madiun, Maidi, pada Senin, 19 Januari 2026. Penangkapan ini merupakan bagian dari operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung di Jawa Timur.

Operasi ini berhasil mengamankan 15 orang, di mana sembilan di antaranya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. KPK menyita bukti berupa uang tunai sejumlah ratusan juta rupiah terkait skandal fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Rincian Operasi Tangkap Tangan

Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK berfokus pada penanganan kasus korupsi di Kota Madiun. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengkonfirmasi bahwa pihaknya mengamankan 15 orang dalam kegiatan penyelidikan tersebut.

Budi menyatakan, "Benar, hari ini Senin (19/1/2026), tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup, dengan mengamankan sejumlah 15 orang, di wilayah Madiun, Jawa Timur."

Selama operasi, KPK berhasil menyita uang tunai yang mencapai ratusan juta rupiah. Penangkapan ini menunjukkan keseriusan KPK dalam memberantas korupsi, terutama yang melibatkan pejabat publik.

Profil dan Latar Belakang Wali Kota Maidi

Maidi adalah mantan guru geografi yang meniti karir politik setelah terpilih sebagai Wali Kota Madiun. Ia dan pasangannya, Bagus F Panuntun, berhasil meraih suara terbanyak dalam pilkada serentak pada November 2024.

Sebelum menjabat Wali Kota, Maidi telah memiliki pengalaman sebagai Kepala Sekolah di SMAN 1 Madiun dan beberapa posisi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun. Karir politiknya dimulai pada pilkada 2018, di mana ia menjabat Wali Kota bersama Inda Raya.

Sedikit banyak, perjalanan karirnya menggambarkan dedikasinya terhadap dunia pendidikan dan publik, namun kini terjebak dalam kasus dugaan korupsi yang mengecewakan banyak pihak.

Dampak dan Implikasi Penangkapan

Penangkapan Maidi berpotensi berdampak besar bagi stabilitas pemerintahan Kota Madiun. Proyek-proyek yang dikelola oleh pemerintah daerah menjadi sorotan, terutama yang berkaitan dengan alokasi dana publik.

Pihak kepolisian dan KPK diharapkan dapat memperluas penyelidikan untuk menemukan keterlibatan pihak lain dalam skandal ini. Hal ini penting untuk meraih transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

Masyarakat diharapkan dapat lebih kritis terhadap praktik korupsi lokal dan mendukung upaya institusi hukum yang berfokus pada pemberantasan korupsi di Indonesia.