Operasi Besar-Besaran: Arab Saudi Tangkap 116 Pejabat Pemerintah Terkait Korupsi

Operasi Besar-Besaran: Arab Saudi Tangkap 116 Pejabat Pemerintah Terkait Korupsi

Otoritas Arab Saudi baru saja menangkap 116 pejabat pemerintah dalam operasi antikorupsi yang monumental. Penangkapan ini mencakup berbagai kementerian dan lembaga yang sedang diselidiki terkait dugaan penyalahgunaan wewenang.

Baca juga: Kemenperin Belum Menerima Izin Penjualan iPhone 17 di Indonesia

Operasi ini juga melibatkan ratusan pejabat lainnya yang saat ini tengah diperiksa sebagai bagian dari upaya intensif untuk memerangi praktik penyuapan di sektor publik.

Operasi Antikorupsi Nasional

Operasi antikorupsi ini sebagai respons terhadap investigasi lanjutan dari Otoritas Pengawasan dan Anti-Korupsi Saudi, yang dikenal dengan nama 'Nazaha'.

Pada bulan Desember 2025, Nazaha melakukan interogasi terhadap 466 individu di berbagai daerah berkaitan dengan praktik penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Nazaha juga mencatat telah melakukan 1.440 kunjungan inspeksi dalam rangka regulasi dan penyelidikan kriminal yang berkelanjutan.

Baca juga: Desta Ikut Dukung ‘Tuntutan 17+8’ untuk Keadilan dan Aspirasi Masyarakat

Dugaan Penyalahgunaan Jabatan

Pejabat yang diinterogasi berasal dari beberapa lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Urusan Perkotaan dan Perumahan, Kementerian Pendidikan, serta Kementerian Kesehatan.

Investigasi ini menekankan fokus pada dugaan penyuapan dan penyalahgunaan wewenang, dengan persiapan hukum untuk mendakwa para tersangka di pengadilan.

Meskipun 116 orang telah ditahan, beberapa di antara mereka diberikan pembebasan dengan jaminan sesuai hukum pidana yang berlaku.

Pernyataan Otoritas dan Imbauan Masyarakat

Nazaha menyatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan untuk melindungi dana publik serta menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas di sektor publik.

Otoritas Saudi juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan korupsi menggunakan saluran resmi, termasuk nomor bebas pulsa 980 dan situs web resmi mereka.

Kerja sama publik diharapkan menjadi pilar utama dalam memperkuat upaya memerangi korupsi dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Baca juga: Kerusuhan di Bandung: Penembakan Gas Air Mata dan Korban di Kampus