Zulkifli Hasan Tanggapi Tuduhan Terkait Banjir di Aceh dan Pembukaan Lahan di Riau

Zulkifli Hasan Tanggapi Tuduhan Terkait Banjir di Aceh dan Pembukaan Lahan di Riau

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memberikan penjelasan tegas mengenai tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Baca juga: Kemenperin Belum Menerima Izin Penjualan iPhone 17 di Indonesia

Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan berkaitan dengan isu izin pembukaan lahan di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo di Riau.

Tanggapan Zulhas Mengenai Tuduhan

Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa tudingan yang diarahkan kepadanya tidak beralasan, mengingat Provinsi Riau, yang menjadi sumber tuduhan, tidak mengalami bencana banjir.

Dalam sidang konferensi BIG di Jakarta, ia menyatakan, "Yang dipermasalahkan kepada Zulkifli Hasan Tesso Nilo di Provinsi Riau. Sementara Provinsi Riau itu tidak ada bencana apapun." Dengan tegas, ia menyebut tuduhan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin pembukaan lahan di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, mengungkapkan, "Tidak ada Menteri Kehutanan yang berani memberi izin… karena pidana."

Baca juga: Pertemuan Pimpinan DPR dengan Mahasiswa: Suara dan Tuntutan yang Harus Didengar

Kondisi Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo

Ia menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo sebenarnya disebabkan oleh invasi masyarakat sejak era reformasi.

Zulkifli Hasan menyatakan, "Kok Tesso Nilo-nya rusak? Lah waktu reformasi diserbu. Di situ ada 50 ribu masyarakat sekarang." Pernyataan ini menunjukkan bahwa masalah tersebut lebih kompleks dan tidak bisa disalahkan pada satu individu.

Ia juga menekankan bahwa jika terdapat masalah hukum terkait kawasan Tesso Nilo, maka hal tersebut menjadi ranah penegakan hukum, bukan tanggung jawabnya.

Izin Lahan 1,6 Juta Hektare

Zulkifli Hasan juga menanggapi tuduhan mengenai izin pemberian 1,6 juta hektare lahan untuk kebun sawit, dengan menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar.

Ia menjelaskan, "Tidak ada izin pembukaan lahan baru untuk lahan sawit, tetapi memberikan kepastian tata ruang baik bagi Kabupaten hingga Desa di Riau." Ini berarti bahwa status lahan yang ada sebelum rencana tata ruang ditetapkan tetap dipertahankan.

Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Hadi Daryanto, juga menyatakan bahwa keputusan mengenai pelepasan kawasan hutan memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak memberikan izin baru untuk membuka lahan hutan lindung.

Baca juga: Kasus Oknum Brimob Melindas Pengemudi Ojek Online, Jalur Pidana Terancam