Senin, 08 DESEMBER 2025 • 13:37 WIB

Penanganan Banjir Bandang di Aceh: Anggaran untuk Pengungsi Dipercepat

Author

Fiddy Anggriawan

Presiden Prabowo Subianto menganggarkan Rp60 juta per rumah untuk membantu pengungsi yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang dan longsor di Aceh. Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi penanganan bencana yang berlangsung di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda.

Rapat tersebut yang diadakan pada 7 Desember 2025, dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto. Tindakan ini diharapkan dapat mempercepat rehabilitasi bagi ribuan rumah yang mengalami kerusakan.

Pembahasan Dampak Bencana

Dalam rapat koordinasi itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa kerusakan yang terjadi mengakibatkan 37.546 rumah masyarakat terpengaruh. Kerusakan tersebut dikategorikan dalam tiga tingkat: berat, sedang, dan ringan.

Suharyanto menyatakan, "Per hari ini, Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 rumah dengan kategori rusak berat, sedang, dan ringan." Data ini masih dalam proses pendataan bersama Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga angka ini belum final.

Usulan untuk pembangunan hunian sementara dan tetap diajukan dalam rapat sebagai langkah penanganan bagi pengungsi. Penurunan jumlah rumah yang dapat dihuni menjadi perhatian utama dalam penanganan bencana ini.

Usulan Pembangunan Hunian

Dalam rapat tersebut, Suharyanto juga mengusulkan untuk membangun hunian sementara melalui anggota TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas penanggulangan bencana. Ini merupakan pendekatan kolaboratif dalam menangani situasi darurat.

Untuk hunian permanen, pembangunnya diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang. Suharyanto menjelaskan, "Yang tidak pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB."

Pendekatan ini menunjukkan adanya dua solusi, yaitu pemindahan ke hunian sementara dan perbaikan rumah yang rusak, untuk mengurangi dampak bagi masyarakat yang terdampak.

Penganggaran dan Fasilitas Hunian

BNPB mengajukan anggaran sebesar Rp60 juta per rumah untuk pembangunan hunian tetap bagi para pengungsi. Hal ini disampaikan saat Presiden Prabowo meminta informasi mengenai kecukupan anggaran yang diperlukan.

Suharyanto menanggapi dengan, "Selama ini cukup, tetapi kalau memang Bapak Presiden ingin menambahkan kami lebih senang." Ini menunjukkan bahwa pemerintah terbuka untuk penambahan anggaran apalagi jika situasi membutuhkan lebih banyak intervensi.

Untuk hunian sementara, anggaran dialokasikan sebesar Rp30 juta per rumah, dengan desain berukuran 36 meter persegi yang dilengkapi dengan fasilitas dasar. Hal ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mendesak para pengungsi.