Jumat, 05 DESEMBER 2025 • 11:09 WIB

Tindak Lanjut Banjir Bandang di Sumatera: Titiek Soeharto Menyoroti Penebangan Hutan

Author

Fiddy Anggriawan

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, atau Titiek Soeharto, menunjukkan kekecewaannya di hadapan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait bencana banjir bandang di Sumatera.

Dalam rapat kerja, Titiek menuntut penghentian praktik penebangan hutan yang dikatakannya memperburuk kondisi lingkungan dan merugikan masyarakat.

Kegeraman Titiek Soeharto dan Tuntutan Penghentian Penebangan

Dalam rapat yang diadakan pada Kamis, 4 Desember 2025, Titiek Soeharto mengungkapkan keprihatinannya mengenai dampak dari penebangan hutan yang kaya akan sumber daya alam tersebut. 'Intinya, kami minta kepada Kementerian Kehutanan untuk menghentikan segala pemotongan pohon, illegal logging, baik legal maupun ilegal yang nyata-nyata merugikan masyarakat,' ucapnya.

Dia menyoroti kondisi pohon-pohon besar yang telah dipotong, yang telah berusia puluhan hingga ratusan tahun. 'Kita lihat sendiri pohon-pohon yang begitu besar, yang perlu puluhan tahun, ratusan tahun untuk sebesar itu, dipotong oleh orang-orang yang tidak punya perasaan,' jelasnya.

Kekhawatiran Titiek juga meliputi dampak lingkungan dari penebangan. 'Mencegah erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia, kok dipotong begitu saja,' ungkapnya.

Tindakan Perusahaan Pasca-Bencana

Titiek Soeharto mengamati pemandangan truk pengangkut kayu gelondongan yang melintas di jalan raya dua hari setelah terjadinya banjir bandang. 'Dan yang lebih, lebih menjengkelkan lagi, itu truk itu lewat di jalan raya dua hari setelah peristiwa banjir itu. Sungguh menyakitkan banget itu,' ujarnya.

Pemandangan ini dianggapnya sebagai tindakan yang tidak peka terhadap penderitaan masyarakat. 'Perusahaan ini ngejek gitu loh. Baru di sana kena bencana, dia lewat bawa kayu. Eh, ini suatu kayak menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia,' tambahnya.

Titiek menegaskan pentingnya pemeriksaan yang lebih ketat terhadap perizinan perusahaan yang beroperasi di daerah rentan bencana.

Respons Menteri Kehutanan terhadap Isu Lingkungan

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui bahwa bencana yang melanda Sumatera adalah dorongan untuk memperbaiki tata kelola hutan di Indonesia. 'Peristiwa ini juga melecut saya sebagai pimpinan dan jajaran pimpinan di Kementerian Kehutanan untuk berefleksi,' katanya.

Ia memastikan akan melakukan evaluasi penatakelolaan hutan untuk mencegah bencana serupa di masa depan. 'Mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penatakelolaan hutan, forest governance, sehingga peristiwa serupa bisa dimitigasi dengan lebih baik di kemudian hari,' sambungnya.

Raja Juli juga menyebutkan bahwa tidak menerbitkan izin baru selama satu tahun adalah langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. 'Saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun yang baru ya,' ungkapnya.