Peringatan Banjir dan Longsor di Jawa Barat: Ancaman Serius di Tengah Kerusakan Lingkungan

Peringatan Banjir dan Longsor di Jawa Barat: Ancaman Serius di Tengah Kerusakan Lingkungan

Walhi Jawa Barat mengeluarkan peringatan terkait potensi bencana banjir bandang dan longsor yang meningkat di wilayah ini, dengan prediksi dampak yang lebih parah daripada kejadian serupa di Aceh dan Sumatra Barat.

Baca juga: Kemenperin Belum Menerima Izin Penjualan iPhone 17 di Indonesia

Menurut Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Wahyudin Iwang, provinsi ini sangat rentan terhadap berbagai bencana alam, utamanya akibat kerusakan lingkungan yang terus meluas.

Kerentanan Wilayah Terhadap Bencana

Menurut Wahyudin Iwang, Jawa Barat adalah provinsi dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana alam seperti tsunami, letusan gunung berapi, dan banjir bandang. Ia menyatakan, "Bencana ekologis tersebut sangat mungkin bisa terjadi serupa di Jawa Barat, bahkan alam bisa lebih dari itu untuk mengingatkan kita semua."

Kerusakan lingkungan jadi salah satu penyebab utama munculnya bencana ini. Walhi menyebutkan bahwa pemerintah belum melakukan upaya yang cukup dalam pencegahan dan perbaikan terhadap kerusakan lingkungan.

Wahyudin juga mencatat bahwa terdapat banyak izin usaha tambang yang sudah habis masa berlakunya, tetapi masih beroperasi. Ini menambah risiko bencana yang semakin meningkat di lapangan.

Baca juga: BEM SI Kerakyatan Batalkan Rencana Demo Karena Kondisi Jakarta Tak Kondusif

Penurunan Tutupan Hutan

Walhi melaporkan bahwa selama periode 2023-2025, tutupan hutan di Jawa Barat mengalami penyusutan yang signifikan, mencapai 43 persen dari total kawasan hutan. Hal ini terutama terjadi pada kawasan yang dikelola oleh Perum Perhutani dan BBKSDA.

Wahyudin menyoroti bahwa banyak area hutan telah beralih fungsi menjadi tambang, lokasi wisata, dan proyek pengembangan lainnya. "Kawasan konservasi telah terus menyusut bahkan terdapat kegiatan bangunan di area konservasi, dan itu ironi sekali," ujarnya.

Alih fungsi lahan masif, terutama di area persawahan, menyebabkan berkurangnya kapasitas daya serap air. Penyusutan ini berpotensi meningkatkan risiko bencana banjir dan longsor di kawasan tersebut.

Tindakan Pemerintah dan Upaya Pemulihan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa kerusakan hutan di provinsi ini sudah mencapai 80 persen. "Jawa Barat kondisi hutan yang betul-betul masih hutan kan 20 persen lagi. 80 persen kan dalam keadaan rusak," ungkapnya.

Dedi menambahkan bahwa Pemprov Jabar akan memulai penanganan kerusakan hutan pada Desember 2025. Masyarakat akan dilibatkan dalam upaya pemulihan, di mana setiap hektare hutan akan dikelola oleh dua warga.

Dalam rencana ini, setiap pekerja akan menerima upah Rp50 ribu per hari untuk menanam dan merawat pohon. Jenis pohon yang akan ditanam meliputi varietas yang tidak dapat ditebang serta pohon produktif yang memiliki manfaat jangka panjang.

Baca juga: Aliansi BEM SI Siapkan Aksi Unjuk Rasa Besar pada 2 September 2025