Senin, 24 NOVEMBER 2025 • 15:42 WIB

Penyegelan Gudang Beras Ilegal di Sabang: Kementerian Pertanian Bertindak Cepat

Author

Fiddy Anggriawan

Sebanyak 250 ton beras impor ilegal berhasil masuk ke Indonesia melalui Sabang, Aceh, yang memicu tindakan tegas dari Kementerian Pertanian. Penyegelan dilakukan setelah adanya laporan pada Minggu, 23 November 2025, mengenai keberadaan beras yang diimpor tanpa izin pemerintah.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa beras tersebut diimpor bertentangan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Penegasan diberikan dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, menyoroti pentingnya menjaga kedaulatan pangan nasional.

Tindakan Segera Kementerian Pertanian

Laporan tentang masuknya beras ilegal diterima sekitar pukul 14.00 WIB, mendorong Kementerian Pertanian untuk segera bertindak. Penyegelan gudang dilakukan untuk menghentikan peredaran beras tersebut, yang jelas melanggar regulasi.

Dalam konferensi pers, Amran menekankan ketegasan pemerintah dalam menangani isu ini. "Impor beras ini bertentangan dengan instruksi Presiden yang telah melarang impor beras mengingat stok nasional yang melimpah," ujarnya.

Pencurian dan Pelanggaran yang Terencana

Amran menjelaskan bahwa ada indikasi bahwa aktivitas impor beras ini telah direncanakan. Dengan izin impor dari Thailand yang terbit sebelum rapat koordinasi pada 14 November, Amran menyimpulkan bahwa itu tidak dilakukan secara sembarangan.

Kementerian Pertanian juga menyatakan bahwa Indonesia telah mengimpor lebih dari 7 juta ton beras dalam dua tahun terakhir, dengan nilai total sekitar Rp100 triliun. Ini menegaskan bahwa kebutuhan beras nasional telah lebih dari cukup dan tidak perlu ada impor ilegal.

Sanksi dan Tindakan Hukum

Amran menegaskan komitmen Kementerian untuk menyelidiki pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. "Seandainya ada Dirjen yang terlibat, hari ini berakhir jabatannya," tegasnya dalam konferensi pers.

Data dari Kementerian menunjukkan bahwa gudang penyimpanan beras ilegal tersebut dimiliki oleh PT Multazam Sabang Group. Gudang kini telah dipasang garis polisi dan Amran meminta agar beras ilegal tersebut tidak boleh keluar hingga seluruh proses hukum selesai.