BREAKING NEWS
|
KAMIS, 04/06/2026
|
FOLLOW US:
Kategori Berita
Senin, 24 NOVEMBER 2025 • 12:50 WIB

Tantangan Penurunan Populasi di Jepang: Strategi dan Dampaknya

Tantangan Penurunan Populasi di Jepang: Strategi dan DampaknyaTantangan Penurunan Populasi di Jepang: Strategi dan Dampaknya

Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, mengungkapkan bahwa penurunan populasi saat ini merupakan tantangan paling signifikan bagi negara tersebut.

Baca juga: Hasil Imbang Memuaskan: Timnas Indonesia U-23 Gagal Menang Melawan Laos

Ia menekankan perlunya tindakan darurat untuk mengatasi dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh fenomena ini.

Strategi Populasi yang Komprehensif

Dalam pertemuan perdana Markas Strategi Populasi, Takaichi menyatakan, "Menyadari bahwa tantangan terbesar yang dihadapi negara kita adalah penurunan populasi, kami telah mendirikan Markas Strategi Populasi untuk mempromosikan tindakan pencegahan secara komprehensif."

Langkah-langkah yang direncanakan mencakup reformasi besar untuk mendorong peningkatan angka kelahiran serta menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi muda dan perempuan di daerah pedesaan.

Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah juga berencana membangun ekonomi regional baru yang dapat menghasilkan nilai tambah, sambil mengupayakan koeksistensi dengan talenta asing.

Baca juga: Novak Djokovic Kembali Melaju ke Semifinal US Open 2025

Dampak Demografi dan Ekonomi

Jepang saat ini merupakan masyarakat super-aged, dengan hampir 30% dari penduduknya berusia di atas 65 tahun, yang mengakibatkan prospek ekonomi yang suram.

Angka kelahiran yang semakin menurun hingga mencapai 1,15 jauh di bawah tingkat penggantian populasi yang dibutuhkan, yakni 2,1.

Kondisi ini berkontribusi pada pengurangan komunitas pedesaan dan peningkatan rasio ketergantungan non-produktif karena berkurangnya jumlah pekerja.

Rencana Pengeluaran untuk Keluarga dan Anak

Pemerintah Jepang menjadikan masalah penurunan populasi sebagai fokus utama, dengan rencana anggaran tahunan sebesar 3,6 triliun yen, setara dengan Rp 3.836 triliun, untuk paket kebijakan anak dan keluarga.

Paket ini diusulkan oleh mantan Perdana Menteri Fumio Kishida dan dijadwalkan mulai berlaku pada tahun fiskal 2026.

Peningkatan investasi ini diharapkan menjadi kesempatan terakhir Jepang untuk membalikkan tren penurunan kelahiran sebelum memasuki dekade 2030-an.

Baca juga: Direktur Lokataru Foundation Ditangkap Terkait Dugaan Penghasutan

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi

Sumber:

BERITA TERBARU

Tantangan Penurunan Populasi di Jepang: Strategi dan Dampaknya

Close
Close
Close
Close
Link berhasil disalin!