Jumat, 10 OKTOBER 2025 • 16:30 WIB

Kesepakatan PT Freeport: Indonesia Tambah 12% Saham

Author

Fiddy Anggriawan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa PT Freeport Indonesia telah sepakat untuk melepaskan sebesar 12% saham kepada pemerintah Indonesia.

Meskipun harga penambahan saham tersebut belum diumumkan, diskusi mengenai kesepakatan sudah memperoleh paraf, dan detail kontrak akan diinformasikan setelah perpanjangan izin usaha pertambangan khusus.

Proses Negosiasi dan Persetujuan

Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pembahasan mengenai perpanjangan kontrak operasi PT Freeport Indonesia saat ini masih berjalan. Proses ini akan melibatkan Pemerintah Provinsi Papua untuk memastikan semua kepentingan regional dipertimbangkan.

Menurut Bahlil, pemerintah berkomitmen untuk memberikan perpanjangan kepada PT Freeport sampai dengan masa umur cadangan tambang perusahaan. "Karena memang undang-undang kita kan pengelolaan tambang yang langsung berbasis smelter kan sampai dengan cadangan selesai," tambahnya.

Sebelumnya, ia menambahkan bahwa penambahan saham 12% tidak akan membebani keuangan negara, mengingat biaya yang dikeluarkan pemerintah dipastikan tidak terlalu besar.

Persetujuan dari Badan Pengelola Investasi

CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa pemerintah sudah menyepakati penambahan saham 12% di PT Freeport Indonesia. Negosiasi tersebut kini telah berada pada tahap finalisasi, dengan kesepakatan prinsip telah dicapai.

"Semua kesepakatannya sudah kita secure, boleh dibilang sudah semuanya selesai ya dan sekarang tinggal melihat draft dari detailnya saja tetapi kesempatan prinsipnya itu sudah tercapai," ungkap Rosan.

Dengan penambahan saham ini, Indonesia akan memiliki total 63% saham di PT Freeport Indonesia, yang sebelumnya dikuasai oleh MIND ID sebesar 51%.

Impak terhadap Sektor Pertambangan

Penambahan saham ini diharapkan dapat meningkatkan kontrol pemerintah terhadap operasi tambang. Namun, Rosan tidak mengungkapkan alasan di balik kemungkinan penerimaan 12% saham secara gratis.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pertambangan sambil tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Pemerintah optimis bahwa dengan tambahan saham, keberlangsungan operasional dan investasi di sektor pertambangan akan berjalan lebih efektif dan efisien.