Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan penolakannya terhadap peran politik Hamas dalam pemerintahan Palestina saat bicara di Sidang Majelis Umum PBB pada 25 September 2025.
Baca juga: Penghentian Tunjangan Perumahan Anggota DPR: Langkah Menuju Transparansi
Dalam pidatonya, yang disampaikan via video setelah penolakan visa dari AS, Abbas juga menyerukan dukungan internasional untuk pembentukan negara Palestina.
Menyampaikan pandangannya, Abbas dengan tegas menyatakan, 'Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan. Hamas dan faksi lainnya harus menyerahkan senjata mereka kepada Otoritas Nasional Palestina.'
Pernyataan ini direspon dengan tepuk tangan oleh delegasi di PBB, menunjukkan dukungan bagi visi kepemimpinan moderat yang diusulkan.
Abbas juga mengutuk serangan mematikan yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023, mengklarifikasi, 'Meski rakyat kami telah banyak menderita, kami menolak apa yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober, tindakan yang menargetkan warga sipil Israel dan menyandera mereka.'
Dengan pernyataan ini, ia ingin memperjelas bahwa tindakan Hamas bukanlah representasi perjuangan rakyat Palestina yang sah.
Baca juga: Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kasus Kematian Pengemudi Ojek Online
Dalam pidatonya, Abbas juga menyoroti pentingnya memahami solidaritas terhadap Palestina tanpa mengaitkannya dengan antisemitisme, mengatakan, 'Kami menolak mencampuradukkan solidaritas dengan Palestina dan isu antisemitisme, yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai dan prinsip kami.'
Pernyataan tersebut bertujuan untuk mengedukasi masyarakat bahwa dukungan terhadap perjuangan Palestina seharusnya tidak disalahpahami sebagai serangan terhadap komunitas Yahudi.
Abbas berusaha memperkuat citra Palestina di mata internasional, menekankan pentingnya solidaritas yang berbasis pada pemahaman dan toleransi.
Abbas menggambarkan agresi Israel di Gaza sebagai 'salah satu bab paling mengerikan dalam tragedi kemanusiaan abad ke-20 dan ke-21', secara implisit merujuk pada peristiwa Holocaust.
Ia mengusulkan pembentukan komite sementara yang dipimpin oleh Otoritas Palestina untuk mengelola Gaza, wilayah yang telah berada di bawah kontrol Hamas sejak 2007.
Usulan ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan kondisi yang lebih baik bagi warga Gaza, serta menunjukkan komitmen Palestina atas tanggung jawab pengelolaan wilayah.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: