Kontroversi Pengadaan Motor Listrik oleh BGN: Fokus pada Efisiensi dan Distribusi

Kontroversi Pengadaan Motor Listrik oleh BGN: Fokus pada Efisiensi dan Distribusi

Pengadaan 21.600 motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan seiring kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Langkah ini dianggap strategis untuk mendukung operasional di daerah yang sulit dijangkau.

Baca juga: Gubernur DKI Jakarta Cabut Instruksi WFH untuk ASN, Sarankan Gunakan Transportasi Umum

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengadaan ini ditujukan untuk memperlancar program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai titik strategis.

Tujuan Utama Pengadaan Motor Listrik

Dadan Hindayana menyatakan bahwa pengadaan motor listrik ini bertujuan untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau, terutama untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia menambahkan, "Ini kan untuk menjangkau daerah-daerah yang sangat sulit, jangkau desa-desa. Ini untuk nunjang operasional," jelasnya di Kompleks Istana Kepresidenan.

Dengan total penyaluran sebanyak 21.600 unit, BGN berharap dapat memenuhi target operasional di titik-titik strategis.

Baca juga: Kunto Aji: Artis Tak Seharusnya Dapat Perlakuan Istimewa di DPR

Rincian Anggaran dan Harga Pengadaan

Mengenai anggaran, Dadan menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik ini menggunakan dana dari anggaran tahun 2025, dengan setiap unit dibeli seharga Rp 40 juta.

Sementara harga pasaran untuk motor tersebut sekitar Rp 52 juta, BGN berhasil menghemat anggaran dalam proses pembelian.

Motor-motor ini direncanakan akan didistribusikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi sebagai dapur MBG di berbagai daerah.

Tanggapan dari Pejabat Terkait

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengkonfirmasi bahwa pengadaan motor listrik tersebut berasal dari anggaran tahun lalu dan menyatakan, "Tahun lalu itu rupanya, tahun ini nggak ada."

Ia mengaku baru mengetahui kabar pengadaan ini dan menyebutkan bahwa anggaran tersebut sudah dipotong.

Di sisi lain, Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan akan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait penganggaran ini, menegaskan pentingnya koordinasi dalam setiap rencana anggaran kementerian.

Baca juga: Pihak Kampus dan Polda Jabar Bantah TNI-Polri Masuk Kampus Saat Kericuhan