Prabowo Tanyakan Keadilan Aturan Audit BUMN dan Perusahaan Turunannya

Prabowo Tanyakan Keadilan Aturan Audit BUMN dan Perusahaan Turunannya

Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan keanehan aturan yang membebaskan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari audit, sementara BUMN itu sendiri harus diaudit negara. Pernyataan ini disampaikannya dalam acara HUT ke-1 Danantara di Jakarta Selatan.

Baca juga: Kunjungan Singkat Prabowo Subianto ke China dalam Perayaan 80 Tahun Kemenangan Perang

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengingatkan kembali sejarah pembentukan BUMN yang memiliki tujuan strategis untuk bangsa, tetapi saat ini mengalami berbagai penyimpangan dari niat awal tersebut.

Sejarah dan Tujuan Awal BUMN

Prabowo Subianto menjelaskan bahwa BUMN didirikan untuk memenuhi kebutuhan strategis bangsa setelah Indonesia merdeka. Mengacu pada masa pasca-kemerdekaan, ia menyoroti pendirian Patal Senayan sebagai langkah awal untuk mendukung sektor tekstil yang masih minim.

Ia juga menambahkan pentingnya ketersediaan kertas untuk pendidikan, di mana pemerintah turut mengambil peranan dengan mendirikan pabrik kertas. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

"Tidak punya obat waktu merdeka, negara mendirikan perusahaan-perusahaan farma," dengan tegas Prabowo menjelaskan fokus awal pada kesehatan dan pendidikan sebagai bagian dari tanggung jawab negara.

Baca juga: Miliano Jonathans Resmi Menjadi Warga Negara Indonesia

Penyimpangan dalam Struktur Perusahaan

Perkembangan BUMN, menurut Prabowo, tidak selalu sejalan dengan tujuan awal pendiriannya. Ia mengkritik kompleksitas yang muncul akibat pembentukan banyak anak dan cucu perusahaan, yang menambah beban dalam pengelolaan.

Dia memberikan contoh konkret mengenai Pertamina yang memiliki lebih dari 200 anak dan cucu perusahaan, yang menimbulkan rasa keheranan tersendiri. "Saya kaget, Pertamina punya 200 anak dan cucu perusahaan," ungkapnya.

Pertanyaan muncul mengenai efisiensi dan pengelolaan sumber daya yang tidak lagi terfokus pada tujuan awal, menciptakan tantangan baru bagi keberlanjutan BUMN.

Aturan Audit yang Kontroversial

Prabowo mengamati adanya aturan yang tampak tidak wajar terkait audit BUMN dan anak perusahaannya. Ia mempertanyakan kejelasan aturan yang memberikan hak audit hanya kepada BUMN, sementara anak perusahaan tidak terjangkau oleh ketentuan tersebut.

"Peraturan dari mana ini?" tanya Prabowo, menekankan bahwa adanya perbedaan aturan ini dapat menimbulkan celah yang seharusnya tidak ada.

Ia menegaskan pentingnya konsolidasi manajemen yang rasional, dengan mengadopsi standar terbaik dunia. "Konsolidasi, satu manajemen dengan rasional, dengan standar-standar terbaik dunia, return on asset saya terima di atas 300%. Ini masih jauh dari sasaran kita," ujarnya, menunjukkan ambisi serta tantangan yang dihadapi.

Baca juga: Prabowo Subianto Tetap Berangkat ke China Setelah Batal karena Kerusuhan dalam Negeri