Menteri Luar Negeri Soroti Potensi Konflik Global di Iran

Menteri Luar Negeri Soroti Potensi Konflik Global di Iran

Menteri Luar Negeri Sugiono menyoroti risiko tinggi terhadap perang yang berlangsung di Iran, dengan potensi melibatkan banyak negara lain.

Baca juga: Kasus Oknum Brimob Melindas Pengemudi Ojek Online, Jalur Pidana Terancam

Ia memperingatkan bahwa jika ketegangan ini tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa jauh lebih luas dan merusak stabilitas di seluruh kawasan.

Risiko Eskalasi yang Meningkat

Dalam pernyataannya di Hotel Fairmont, Jakarta, Sugiono menyebutkan, "Risiko paling buruk adalah terjadinya eskalasi yang lebih besar yang melibatkan lebih banyak negara gitu." Hal ini menegaskan bahwa ketegangan saat ini berpotensi menjadi jauh lebih buruk jika tidak ditangani dengan sepatutnya.

Sebagai langkah pencegahan, ia menyoroti pentingnya komitmen semua negara untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. "Kita menginginkan ada de-eskalasi. Kemudian situasi mereda, ya kan," tambahnya.

Baca juga: Desta Ikut Dukung ‘Tuntutan 17+8’ untuk Keadilan dan Aspirasi Masyarakat

Gagalnya Perundingan di Jenewa

Sugiono juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil perundingan antara Iran dan Amerika Serikat yang berlangsung di Jenewa. "Kita menyesali gagalnya perundingan yang kemudian menyebabkan situasi yang terjadi," katanya, menunjukkan dampak nyata dari gagal diplomasi.

Menurutnya, ketidakberhasilan tersebut menciptakan peluang bagi meningkatnya ketegangan. Ia kembali menekankan pentingnya semua negara untuk menghormati "prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas wilayah negara-negara lain."

Indonesia Siap Mediator

Dalam wawancara yang sama, Sugiono juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan niat untuk menjadi mediator dalam konflik di Iran. Ia mencatat, "keinginan beliau, menawarkan kesediaan beliau untuk menjadi mediator jika kedua belah pihak menyepakati dan menyetujui ya."

Sugiono berharap semua pihak dapat menahan diri dan mencegah konflik yang lebih besar. "Intinya adalah bahwa ya, kita berharap agar prinsip-prinsip hukum-hukum internasional, piagam PBB itu tetap dihormati," ujarnya.

Baca juga: Gubernur DKI Jakarta Cabut Instruksi WFH untuk ASN, Sarankan Gunakan Transportasi Umum