DPR Soroti Penggunaan Brimob dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa

DPR Soroti Penggunaan Brimob dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, meminta agar polisi menghindari penggunaan satuan Brigade Mobil (Brimob) saat menangani demonstrasi masyarakat. Hal ini terkait dengan insiden kekerasan yang mengakibatkan seorang pelajar, berusia 14 tahun, tewas di Tual, Maluku.

Baca juga: Penyelidikan Penjarahan di Rumah Ahmad Sahroni Berlanjut

Dalam pernyataannya, Djamil menekankan pentingnya pendekatan pemolisian yang lebih bersahabat dan humanis. Ia mengatakan, 'Komisi III DPR RI menaruh harapan kepada institusi Polri agar dalam menangani unjuk rasa jangan mengedepankan anggota paramiliter seperti Brimob.'

Pernyataan Anggota DPR Mengenai Brimob

Nasir Djamil menyatakan bahwa cara menggunakan Brimob untuk menangani unjuk rasa tidak sesuai dengan prinsip pemolisian. Dia menekankan bahwa kepolisian harus menggunakan personel yang terlatih dalam pembinaan masyarakat.

Ia juga menggarisbawahi bahwa pendekatan pemolisian masyarakat seharusnya menjadi prioritas. 'Pemolisian masyarakat atau polmas adalah upaya polisi untuk merangkul dan bersahabat dengan masyarakat,' ujarnya.

Dalam konteks ini, Djamil mendorong Polri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendekatan ini dalam setiap interaksi dengan masyarakat.

Baca juga: Korea Selatan Siap Hadapi Tantangan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026

Pentingnya Pendekatan Preventif dalam Interaksi dengan Masyarakat

Djamil menekankan pentingnya deteksi dini untuk menghindari konflik. Ia berpendapat bahwa Anggota Polri harus terjun lebih awal dalam masyarakat untuk membangun komunikasi yang efektif.

Ia mencatat bahwa fungsi lain seperti patroli dan Resmob lebih sesuai untuk situasi yang dihadapi ketimbang dengan Brimob, yang seharusnya beroperasi hanya dalam situasi ekstrem.

Hal ini diungkapkan untuk menegaskan bahwa pendekatan pembuatan rela dengan masyarakat jauh lebih diutamakan.

Reformasi Polri dan Penanganan Kasus Kekerasan

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur, juga menekankan pentingnya menarik Brimob dari situasi berisiko tinggi terhadap masyarakat. Desakan ini muncul sebagai tanggapan terhadap insiden yang mengakibatkan kehilangan nyawa seorang remaja.

"Brimob adalah satuan khusus yang diperuntukkan bagi kepentingan tertentu, bukan untuk menghadapi warga sipil," tegas Isnur.

Lebih jauh, ia mendorong adanya reformasi dalam kepolisian, termasuk penataan internasional, sistem rekrutmen, dan pendidikan untuk memastikan minimnya praktik kekerasan di lapangan.

Baca juga: Alexander Isak Resmi Bergabung dengan Liverpool: Transfer yang Mengejutkan