Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan sejumlah agenda strategis yang dibahas selama retret kabinet di Hambalang, Bogor. Fokus utama adalah program swasembada pangan dan energi, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis bagi masyarakat.
Baca juga: BEM SI Kerakyatan Batalkan Rencana Demo Karena Kondisi Jakarta Tak Kondusif
Dengan capaian swasembada pangan, pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor beras mulai tahun 2025. Program Makan Bergizi Gratis ditujukan untuk menyediakan asupan gizi yang lebih baik bagi masyarakat, terutama untuk menanggulangi masalah malnutrisi.
Swasembada Pangan dan Energi
Pada retret yang berlangsung pada Selasa, 6 Januari 2026, Prasetyo Hadi menekankan pentingnya menjaga capaian swasembada pangan yang sudah diraih. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan, 'Indonesia tidak lagi mengimpor beras sejak tahun 2025' dan berkomitmen untuk meningkatkan kemandirian pangan.
Selain pangan, perlunya percepatan swasembada energi juga menjadi sorotan dalam retret ini. Prasetyo menambahkan bahwa pemerintah tengah berusaha untuk memenuhi target-indikator yang lebih tinggi dalam pemenuhan kemandirian energi.
Baca juga: Menemukan Kebahagiaan dalam Hal-Hal Kecil
Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu isu utama dalam agenda retret, yang saat ini menjangkau 55 juta penerima manfaat. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat secara menyeluruh dengan langkah-langkah strategis.
Retret ini juga mencakup evaluasi terhadap kebijakan hilirisasi yang sedang dijalankan. Hal ini memberikan konteks penting bagi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan.
Pelaksanaan Sekolah Rakyat
Agenda lain yang dibahas dalam kesempatan ini adalah pelaksanaan Sekolah Rakyat, yang kini sudah berjalan di 166 lokasi. Rencana penambahan 104 titik baru pada tahun 2026 diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan di berbagai daerah.
Prasetyo menegaskan, 'Bapak Presiden minta betul-betul dilakukan percepatan, baik sarana fisiknya maupun nonfisiknya,' menyoroti komitmen pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur pendidikan guna mendukung proses belajar mengajar.
Baca juga: Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
BERITA TERBARU
