Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pengurusan dokumen kependudukan bagi korban bencana akan dilakukan tanpa biaya, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Miliano Jonathans Resmi Menjadi Warga Negara Indonesia
Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, dan bertujuan untuk mencegah praktik eksploitasi di tengah situasi bencana.
Pernyataan Menteri Sekretaris Negara
Pada konferensi pers mengenai Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana, Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa instruksi Presiden mengedepankan kemudahan bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Ia menambahkan, 'Tentunya mohon disampaikan juga terima kasih kepada seluruh jajaran Kemendagri dan atas petunjuk Bapak Presiden tadi sudah disampaikan bahwa berkenaan dengan masalah pengurusan kembali seluruh dokumen-dokumen yang dimiliki oleh masyarakat memang diminta untuk tidak dipungut biaya.'
Pernyataan ini ditujukan untuk memberikan kepastian dan kenyamanan bagi korban bencana dalam mengurus dokumen kependudukan yang hilang atau rusak.
Pengawasan Proses Pengurusan
Prasetyo juga menekankan perlunya pengawasan dari Kemendagri dalam proses pengurusan dokumen. Ia menyatakan, 'Tetapi juga kami memohon diberikan catatan Pak Mendagri untuk dilakukan monitoring dan supaya di dalam pelaksanannya tidak ada oknum-oknum yang di lapangan nanti memanfaatkan situasi.'
Baca juga: Pertemuan Pimpinan DPR dengan Mahasiswa: Suara dan Tuntutan yang Harus Didengar
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa masyarakat tidak dieksploitasi oleh pihak tertentu selama masa sulit ini.
Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan proses pengurusan dokumen dapat berjalan lancar dan transparan.
Perkembangan Oleh Kemendagri
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa sejak 15 November, pihaknya telah mendata dokumen yang hilang akibat bencana.
Tito menjelaskan, 'Kemudian kami juga melaksanakan dukungan untuk dukcapil. Kita tahu bahwa banyak dokumen-dokumen yang hilang.'
Ia menambahkan bahwa hingga saat ini hampir semua dukcapil beroperasi dengan baik dan mencatat kendala yang dihadapi di beberapa daerah.
Daerah seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Langsa mengalami kendala dalam pemulihan dukcapil, sementara daerah lainnya sudah berfungsi normal.
Baca juga: Gubernur DKI Jakarta Cabut Instruksi WFH untuk ASN, Sarankan Gunakan Transportasi Umum
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
BERITA TERBARU
