Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mereka menyatakan dukungan untuk pemilihan langsung sebagai bagian dari demokratisasi di Indonesia.
Baca juga: Desta Ikut Dukung ‘Tuntutan 17+8’ untuk Keadilan dan Aspirasi Masyarakat
Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, menggarisbawahi bahwa sikap ini sudah ada sejak tahun 2014 dan menegaskan pentingnya mempertahankan pemilihan langsung agar demokrasi tetap sesuai kehendak rakyat.
PDIP Pertahankan Sikap terhadap Pilkada Langsung
Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, menegaskan penolakan terhadap pemilihan tidak langsung berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2014. Menurutnya, pilkada langsung adalah bagian fundamental dari sistem demokrasi Indonesia.
Komar juga mengatakan, 'Jadi, kalau ada usul pilkada dipilih DPRD, kami tentu menolak, sikap kami tidak berubah.' Penolakan ini merupakan bagian dari komitmen PDIP untuk menjaga kemajuan reformasi.
Dia menambahkan bahwa pengaturan pilkada yang tidak langsung dapat mengancam keberlangsungan jejak reformasi yang telah ada sejak tahun 1998.
Baca juga: Kericuhan di Bandung: Penembakan Gas Air Mata dan Provokasi Massa
Alasan Penolakan dan Implikasi Praktis
Menurut Komar, pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak akan menyelesaikan masalah utama Pemilu, seperti praktik politik uang. Ia menyebutkan, 'Kalau calon-calon diajukan dengan mahar ya tetap membengkak juga.'
Dia juga mengingatkan pentingnya partisipasi publik dalam proses pemilihan, menegaskan, 'Apapun sistem yang digunakan harus melakukan kajian lebih dalam melibatkan publik.'
Dengan mempertahankan pemilihan langsung, PDIP berharap sistem demokrasi tetap berjalan sesuai aspirasi rakyat dan tidak hanya berdasarkan keputusan elit.
Fokus pada Penanganan Bencana
Di tengah pembicaraan tentang wacana pilkada, Komar mengimbau untuk fokus pada penanganan bencana, terutama yang terjadi di Sumatra. Ini juga merupakan instruksi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Komar mengungkapkan, 'Energi bangsa saat ini mestinya fokus pada pemulihan dampak bencana, alih-alih mengusulkan wacana perubahan sistem politik.'
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi perizinan pemanfaatan hutan yang menjadi salah satu faktor penyebab bencana, serta perlunya perumusan kebijakan jangka panjang untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Baca juga: Menemukan Kebahagiaan dalam Hal-Hal Kecil
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
BERITA TERBARU
