Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah capaian penting pemerintahannya dalam setahun terakhir, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Desa Nelayan.
Baca juga: Kunjungan Singkat Prabowo Subianto ke China dalam Perayaan 80 Tahun Kemenangan Perang
Pernyataan ini disampaikan di hadapan lebih dari 400 CEO global dalam acara Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, menyoroti fokus pemerintah pada ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan Ekonomi dan Program Makan Bergizi Gratis
Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia diestimasi mencapai lima persen pada tahun 2025, sedangkan pertumbuhan di negara lain cenderung lebih rendah.
Ia menjelaskan bahwa sektor mineral, termasuk nikel dan bauksit, menjadi pendorong utama pertumbuhan ini, dengan penekanan pada pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik.
Prabowo juga mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 35,4 juta penerima, jumlah yang jauh lebih tinggi dibandingkan populasi Singapura, yang menunjukkan dampak positif dari program ini.
Lebih lanjut, program ini disebutkan telah menciptakan 1,5 juta lapangan kerja dengan pembukaan 11.900 dapur yang memanfaatkan sumber daya lokal secara maksimal.
Dampak Positif Program Desa Nelayan
Program Desa Nelayan dilaporkan telah meningkatkan penghasilan para nelayan hingga 100 persen, yang menandakan keberhasilan program ini.
Baca juga: Apple Siap Luncurkan iPhone 17 Series Tanpa Slot SIM Tray
Prabowo menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas seperti dermaga dan unit produksi es adalah kunci bagi keberhasilan, yang bertujuan meningkatkan daya saing hasil tangkapan laut.
Meskipun masih dalam tahap percontohan, program ini telah mencakup 65 desa, dengan target total hingga 1.000 Desa Nelayan pada akhir 2026.
Diperkirakan sekitar 2 juta nelayan akan mendapatkan manfaat, yang turut mencakup akses terhadap fasilitas sosial seperti klinik dan pendidikan.
Tindakan Pengawasan dan Pemberantasan Praktik Ilegal
Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menghentikan praktik tambang ilegal yang menyebabkan kerugian besar bagi negara, termasuk hilangnya sekitar 80 persen produksi timah.
Pemerintah telah melakukan operasi penutupan terhadap 1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung, dengan pengawasan ketat pada aktivitas tersebut.
Langkah-langkah pengawasan mencakup penggunaan kapal, pesawat, dan teknologi drone untuk memantau pergerakan di wilayah tambang, sebagai upaya untuk menghentikan penyelundupan.
Pemerintah bertekad menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi industri pertambangan yang legal dan berkelanjutan.
Baca juga: Aliansi BEM SI Siapkan Aksi Unjuk Rasa Besar pada 2 September 2025
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: