Kementerian Kesehatan Siap Luncurkan Lembaga Sertifikasi Keamanan Pangan

Kementerian Kesehatan Siap Luncurkan Lembaga Sertifikasi Keamanan Pangan

Badan Gizi Nasional (BGN) berencana untuk membentuk lembaga independen yang akan mengeluarkan sertifikasi keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Baca juga: Novak Djokovic Kembali Melaju ke Semifinal US Open 2025

Pengumuman ini disampaikan oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, pada Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2025.

Pembentukan Lembaga Sertifikasi Keamanan Pangan

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa lembaga independen ini akan bertanggung jawab memberikan sertifikasi terkait keamanan pangan. "Dan ini dalam proses persiapan untuk menentukan lembaga independen yang tersertifikasi, yang mampu melakukan sertifikasi keamanan pangan," katanya.

Tujuan utama dari kehadiran lembaga sertifikasi ini adalah untuk meningkatkan standar keamanan dalam penyajian makanan untuk masyarakat melalui program MBG. Sertifikasi yang dihasilkan diharapkan dapat mengurangi insiden keracunan makanan yang pernah terjadi di berbagai daerah.

Baca juga: Desta Ikut Dukung ‘Tuntutan 17+8’ untuk Keadilan dan Aspirasi Masyarakat

Sertifikasi Wajib Bagi SPPP

Dadan juga menjelaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan untuk memenuhi dua sertifikasi yang penting. Pertama, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, dan kedua sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) dari lembaga independen.

Kedua sertifikasi ini merupakan langkah awal untuk menjamin kualitas dan keamanan makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat. Dadan menegaskan bahwa semua SPPG harus mematuhi aturan tersebut demi menjamin keselamatan makanan yang mereka sajikan.

Pembatasan Penerima Manfaat dan Pelatihan

Selain itu, Dadan menyampaikan bahwa akan ada pembatasan jumlah penerima manfaat dalam program MBG. "Untuk beberapa SPPG yang masih kemampuannya terbatas, kita akan menerapkan pembatasan penerima manfaat maksimal 2.500," ujarnya.

Pembatasan ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap penerima mendapatkan kualitas pelayanan yang optimal. Dalam usaha lebih lanjut, BGN juga berencana menyediakan pelatihan rutin kepada SPPG, terutama bagi yang masih terbatas dalam keterampilan penyajian makanan.

Baca juga: Pihak Kampus dan Polda Jabar Bantah TNI-Polri Masuk Kampus Saat Kericuhan