Rabu, 11 MARET 2026 • 17:39 WIB

Pemerintah Indonesia Pertimbangkan Penundaan Keberangkatan Haji 2026 Terkait Konflik Regional

Author

Fiddy Anggriawan

Kementerian Haji dan Umrah Indonesia tengah mengevaluasi opsi untuk menunda keberangkatan jemaah haji pada tahun 2026. Langkah ini diambil sehubungan dengan peningkatan risiko keselamatan di tengah ketegangan yang terjadi di kawasan Asia Barat.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa kondisi keamanan yang belum stabil menjadi alasan utama dalam penentuan keputusan ini. Hal ini menunjukkan bagaimana keselamatan jemaah menjadi prioritas utama pemerintah.

Pertimbangan Keselamatan Jemaah

Dalam rapat yang digelar dengan Komisi VIII DPR, Menteri Irfan menguraikan berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh jemaah haji. Ia menyatakan, "Skenario kemungkinan Pemerintah Saudi membuka, namun Indonesia membatalkan keberangkatan, dengan kondisi seperti ini karena dirisiko keamanan dinilai terlalu besar bagi keselamatan jemaah haji warga negara Indonesia."

Lebih jauh, Menteri Irfan mengakui bahwa keputusan tersebut tidak bisa diambil sembarangan, mengingat banyaknya biaya yang telah dialokasikan untuk akomodasi dan transportasi. Penundaan pun bisa jadi pilihan agar biaya tersebut dapat digunakan untuk pelaksanaan haji di tahun selanjutnya.

Lobi dengan Pemerintah Arab Saudi

Pemerintah Indonesia perlu melakukan lobi yang intensif dengan pemerintah Arab Saudi mengenai pengembalian biaya yang sudah dibayarkan oleh jemaah. Irfan menjelaskan, "Sehingga nantinya, semua biaya tersebut bisa digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji pada 2027."

Ia menekankan bahwa meskipun terdapat opsi untuk tetap memberangkatkan jemaah, kondisi keamanan tetap menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, harus ada rencana mitigasi untuk memastikan semua langkah keamanan dapat terpenuhi.

Rencana Mitigasi Keberangkatan

Dalam langkah mitigasi, Menteri Irfan menjelaskan penyesuaian rute penerbangan yang lebih aman untuk jemaah haji. Ia menambahkan, "Pemerintah nantinya harus menyiapkan mitigasi jalur udara untuk menjauhi jalur konflik seperti Irak, Syria, Iran, Israel, UAE, dan Qatar."

Irfan menyarankan agar penerbangan dialihkan melalui jalur selatan, memasuki ruang udara Afrika Timur sebagai alternatif. "Koordinasi dengan pihak GACA Arab Saudi sangat diperlukan untuk memastikan keselamatan zona penerbangan," ujarnya, di mana pengalihan rute ini akan berpengaruh pada waktu tempuh penerbangan.