Komitmen Perlindungan Data Pribadi Dalam Perjanjian Transfer Data Indonesia-Amerika

Komitmen Perlindungan Data Pribadi Dalam Perjanjian Transfer Data Indonesia-Amerika

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan pentingnya perlindungan data pribadi saat melakukan transfer data ke Amerika Serikat (AS). Ini merupakan bagian dari Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-AS (ART) yang bertujuan memperkuat kerjasama bisnis dan teknologi.

Baca juga: Prabowo Subianto Tetap Berangkat ke China Setelah Batal karena Kerusuhan dalam Negeri

Meutya menjelaskan bahwa praktik transfer data telah berlangsung sebelumnya, dan ART memberikan kerangka hukum yang solid untuk melindungi informasi warga negara. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi pedoman utama dalam pengelolaan data.

Prinsip Utama Perlindungan Data dalam ART

Dalam perjanjian ini, Meutya menegaskan pentingnya melindungi data warga negara. "Kita akan tetap melindungi data-data warga negara kita," ujarnya saat peluncuran Sahabat AI di Jakarta.

Ia juga menegaskan bahwa pertukaran data telah ada sebelum ART, yang menguatkan kerangka hukum yang ada. Dengan demikian, perlindungan data pribadi akan terus menjadi prioritas dalam transaksi lintas negara.

Baca juga: Penyelidikan Penjarahan di Rumah Ahmad Sahroni Berlanjut

Kepastian Hukum dalam Transfer Data

Pemerintah memberikan jaminan kemampuan Indonesia untuk memindahkan data pribadi ke AS, sesuai dengan pasal yang mengakui perlindungan data memadai berdasarkan hukum Indonesia. Juru Bicara Menko Perekonomian, Haryo Limanseto, menjelaskan bahwa tidak ada penyerahan kedaulatan dalam proses transfer data.

"Pemerintah memastikan proses pemindahan data dilakukan tanpa mengorbankan hak-hak warga negara," katanya, memberikan kejelasan terhadap aspek hukum dalam perjanjian ini.

Regulasi dan Infrastruktur yang Mendukung

Transfer data lintas batas menjadi infrastruktur kunci dalam mendukung perkembangan bisnis digital seperti e-commerce dan layanan keuangan. Haryo Limanseto menjelaskan bahwa kepastian aturan yang jelas memperkuat posisi Indonesia sebagai hub ekonomi digital di kawasan.

"Perusahaan teknologi global membutuhkan regulasi yang dapat memfasilitasi pemrosesan data lintas batas dengan perlindungan data yang memadai," ungkapnya, menekankan pentingnya tata kelola data yang baik untuk menarik investasi lebih banyak.

Baca juga: Kerusuhan di Bandung: Penembakan Gas Air Mata dan Korban di Kampus