Strategi Trump untuk Mengatur Data Global: Kontroversi dan Dampaknya

Strategi Trump untuk Mengatur Data Global: Kontroversi dan Dampaknya

Pemerintahan Presiden Donald Trump menerbitkan perintah baru yang berpotensi meningkatkan ketegangan dalam hubungan digital internasional.

Baca juga: Prabowo Subianto Tetap Berangkat ke China Setelah Batal karena Kerusuhan dalam Negeri

Dokumen yang dikeluarkan pada 18 Februari 2026 ini menginstruksikan diplomat AS untuk memperjuangkan kebijakan pengelolaan data yang lebih longgar di luar negeri.

Kebijakan Data Internasional yang Kontroversial

Menteri Luar Negeri Marco Rubio menandatangani dokumen yang mencanangkan diplomat AS untuk mendesak negara lain agar tidak memberlakukan regulasi ketat terhadap pengelolaan data warganya.

Pemerintah Trump meyakini bahwa pelaksanaan kedaulatan data negara lain dapat mengganggu aliran data global serta menambah biaya dan risiko keamanan siber.

Dengan jelas, pemerintah menginginkan regulator di negara lain agar tidak menetapkan aturan yang menghalangi perusahaan teknologi asal Amerika dalam mengelola dan mentransfer data.

Baca juga: BEM SI Kerakyatan Batalkan Rencana Demo Karena Kondisi Jakarta Tak Kondusif

Dampak Aturan Eropa terhadap Perusahaan Teknologi AS

Sejak penerapan General Data Protection Regulation (GDPR) di Eropa, banyak perusahaan teknologi asal Amerika yang mengalami masalah hukum terkait perlindungan data pribadi.

Regulasi tersebut membatasi transfer data warga Eropa ke luar kawasan, dan telah memberikan denda besar kepada beberapa raksasa teknologi di AS.

Ketegangan ini semakin diperburuk dengan dominasi perusahaan berbasis kecerdasan buatan asal AS yang beroperasi di bawah tekanan regulasi Eropa, manakala kekhawatiran terhadap privasi dan pengawasan semakin meningkat.

Strategi Global dan Tantangan dari China

Dokumen diplomatik tersebut juga menyoroti kontrol yang semakin ketat dari China berkaitan dengan kebijakan penyimpanan dan transfer data yang diberlakukan dalam beberapa tahun terakhir.

Melalui proyek infrastruktur teknologi, China menerapkan kebijakan data yang ketat untuk memperkuat pengaruh globalnya sekaligus memanfaatkan data untuk kepentingan strategis.

Dalam hal ini, diplomat AS diminta untuk mempromosikan forum Global Cross-Border Privacy Rules sebagai upaya untuk menjaga arus bebas data sambil tetap melindungi privasi.

Baca juga: Alexander Isak Resmi Bergabung dengan Liverpool: Transfer yang Mengejutkan