Gubernur Kaltim Terangkan Anggaran Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar

Gubernur Kaltim Terangkan Anggaran Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menjelaskan pengadaan anggaran sebesar Rp 8,5 miliar untuk mobil dinas, yang dianggap penting untuk efisiensi kerja. Penjelasan ini disampaikan menyusul pernyataan dari Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, yang menjabarkan latar belakang pengadaan tersebut.

Baca juga: Menggali Konsep Self Love: Pentingnya Mencintai Diri Sendiri dalam Kehidupan Sehari-hari

Menurutnya, kendaraan dinas ini akan digunakan untuk menjaga marwah dan efektivitas pemerintah daerah. Sri Wahyuni juga menegaskan pentingnya kendaraan yang sesuai dengan karakteristik wilayah Kaltim yang memiliki medan yang berat.

Rincian Pengadaan Mobil Dinas

Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa mobil dinas yang akan diadakan adalah jenis SUV hybrid dengan mesin 3.000 cc. Kendaraan ini diharapkan mampu melewati medan yang berat, yang umum dijumpai di Kalimantan Timur.

Sri menambahkan bahwa kendaraan operasional sangat dibutuhkan agar Gubernur dapat meninjau dan menyelesaikan permasalahan daerah dengan efektif. "Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok," ujarnya.

Ia melanjutkan, "Kondisi jalur di Kaltim seringkali berlumpur dan berbatu, sehingga kendaraan multifungsi dengan kemampuan off-road yang baik sangat diperlukan."

Baca juga: Desta Ikut Dukung ‘Tuntutan 17+8’ untuk Keadilan dan Aspirasi Masyarakat

Klarifikasi Gubernur Mengenai Mobil Dinas

Gubernur Rudy Mas'ud juga mengklarifikasi bahwa dirinya hingga saat ini belum memiliki mobil dinas dari pemerintah provinsi. "Berkenaan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur, jadi tidak ada mobilnya," jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa mobil yang digunakan saat ini merupakan mobil pribadi dan pengadaan mobil dinas bertujuan untuk menjaga marwah daerah. "Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga global," tuturnya.

Gubernur menambahkan, "Masa iya kepala daerahnya pakai mobil kadarnya? Kita jaga marwahnya Kaltim."

Proses Pengadaan dan Anggaran APBD

Berdasarkan informasi dari situs Sirup Inaproc, terdapat rencana pengadaan kendaraan dinas untuk kepala daerah yang akan menggunakan APBD 2026. Rencana ini mencakup pembelian satu unit jip 4x4 dengan kapasitas mesin 3.346 cc solar.

Pengadaan dijadwalkan untuk dilaksanakan pada Mei 2026 dengan metode e-purchasing. Pagu anggaran yang disetujui untuk pengadaan ini adalah sekitar Rp 2,9 miliar.

Gubernur menekankan pentingnya kualitas kendaraan tersebut, "Soal harga ada rupa, ada mutu, ada kualitas. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya mengikuti pesan itu saja, sesuai Permendagri."

Baca juga: Aliansi BEM SI Siapkan Aksi Unjuk Rasa Besar pada 2 September 2025