Kamis, 19 FEBRUARI 2026 • 10:25 WIB

Percepatan Alokasi Dana untuk Pemulihan Pasca Bencana di Sumatera

Author

Edi Hidayat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta agar alokasi dana untuk rehabilitasi pasca bencana di Sumatera segera dipercepat. Ia menegaskan pentingnya persetujuan usulan anggaran dari berbagai kementerian dan lembaga agar dana dapat segera dicairkan.

Pada forum rakor di Gedung DPR RI, Purbaya menyoroti bahwa anggaran untuk Satgas Pemulihan Bencana yang dikelola oleh Bappenas mencapai Rp 50-60 triliun. Ia berharap Bappenas dapat lebih responsif terhadap usulan yang ada.

Usulan Anggaran Kementerian dan Lembaga

Dalam pertemuan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya berbagai usulan belanja tambahan dari kementerian dan lembaga untuk mendukung pemulihan pasca bencana di Sumatera. Program ini mencakup dukungan ketahanan bencana, rehabilitasi lahan dan irigasi, serta bantuan benih dan pakan ternak.

Setiap usulan harus melalui proses sinkronisasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Purbaya menambahkan bahwa setelah disetujui, dana tersebut akan disalurkan melalui Satgas Bencana yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri.

Ia memastikan bahwa semua proses ini diharapkan dapat berjalan dengan efisien untuk segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang terdampak.

Permintaan Percepatan dari Kementerian

Dalam diskusi yang berlangsung, Purbaya meminta kementerian untuk mendorong Bappenas agar mempercepat proses kerja mereka. "Jadi kalau bisa Bappenas-nya diketok-ketok sedikit biar kerja lebih cepat. Kalau saya sih tinggal bayar," ujarnya.

Pentingnya percepatan ini ditekankan untuk memastikan bahwa anggaran yang telah diusulkan dapat segera dicairkan dan digunakan secara efektif dalam pemulihan. Purbaya menegaskan kondisi mendesak ini perlu segera diatasi melalui pengalokasian dana yang tepat dan tepat waktu.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan respon cepat terhadap bencana yang menimpa wilayah tersebut.

Kendala dalam Proses Persetujuan

Wakil DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa ada kendala dari pihak Bappenas terkait persetujuan anggaran. Ia menjelaskan bahwa Bappenas tidak mempersulit, namun menginginkan adanya perbaikan pada data yang diajukan.

Menanggapi hal ini, Purbaya memberikan pandangannya bahwa tidak ada data yang sempurna. Ia menyarankan agar keputusan tetap diambil sambil melakukan perbaikan data yang ada.

Ini diharapkan dapat memastikan proses pemulihan berjalan tanpa hambatan lebih lanjut, serta agar masyarakat dapat segera merasakan manfaat dari bantuan yang telah diajukan.