Rabu, 18 FEBRUARI 2026 • 12:10 WIB

Perdebatan Mutasi Dr. Piprim Basarah Yanuarso dan Kemenkes: Apa yang Terjadi Selanjutnya?

Author

Fiddy Anggriawan

Konsultan jantung anak senior, dr. Piprim Basarah Yanuarso, dipecat setelah ketidakhadirannya selama 28 hari berturut-turut di RSUP Fatmawati. Hal ini bermula dari protes yang dilakukannya terhadap mutasi mendadak yang dianggap tidak sesuai prosedur.

Dalam penjelasannya, dr. Piprim mengusulkan alternatif agar tetap bertugas meski dimutasi, namun tawarannya ditolak Kementerian Kesehatan. Situasi ini memicu perdebatan mengenai kebijakan dan prosedur di lingkungan pemerintah.

Kronologi Kasus Mutasi Dr. Piprim

Dr. Piprim diangkat sebagai konsultan jantung di RSUP Fatmawati, namun dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin berat akibat ketidakhadirannya. Ketidakhadiran ini disebabkan oleh sikap protesnya terhadap mutasi mendadak yang dianggap tidak menepati prosedur.

Melalui pernyataannya, dr. Piprim mengusulkan skema yang memungkinkan ia tetap melayani pasien di RSCM sekaligus berkontribusi di Fatmawati. "Kalau tujuannya untuk mengembangkan layanan jantung anak di Fatmawati, saya nggak harus dimutasi," ungkapnya.

Namun, kementerian menegaskan bahwa mutasi harus dilakukan, memicu perdebatan tentang kebijakan administratif yang diterapkan dalam kasus ini.

Pernyataan dr. Piprim dan Respons IDAI

Dr. Piprim mengungkap bahwa mutasi ini bukan sekadar masalah administratif, tetapi juga berhubungan dengan tekanan dari kementerian dan IDAI. "Itu yang saya tolak," ujarnya, merujuk pada tekanan yang dirasakannya terkait kebijakan yang diterapkan.

Selama sidang disiplin, keputusan untuk memindahkan dr. Piprim tetap ditegakkan. "Tapi karena mereka tetap menetapkan mutasi ini sebagai hukuman, jawabannya satu, Anda tetap harus menjalankan keputusan mutasi," katanya.

Ketidakpuasan ini menunjukkan adanya ketegangan di dalam organisasi profesi serta pengaruh kebijakan pemerintah terhadap praktik medis yang perlu dicermati.

Langkah Hukum yang Diambil Dr. Piprim

Sebagai respons terhadap keputusan mutasinya, dr. Piprim memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Saat itu, ia menyatakan, "Saya ini laki-laki, tapi kalau ditekan, laki-laki akan melawan dengan sepenuh kekuatannya," menunjukkan keberaniannya memperjuangkan haknya.

Gugatan ini mencerminkan keinginannya untuk mendemonstrasikan pelanggaran prosedural dalam keputusan tersebut. Pengajuan ini diharapkan membawa transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan di struktur organisasi pemerintah.

Kasus tersebut menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebijakan pemerintah dan praktik medis, dengan harapan dapat meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam sistem kesehatan Indonesia.